GRESIK (Lenteratoday) - Komis IV DPRD Kabupaten Gresik mendalami Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2023 dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Gedung DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (18/4/2024).
Adapun OPD yang dihadirkan oleh komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat tersebut antara lain RSUD Ibnu Sina, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Djsparekrafpaebud), serta Dinas Pendidikan
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Mohammad. Ia menyampaikan bahwa, pihaknya menanyakan kinerja 2023 kepada OPD yang dihadirkan. Diantaranya terkait realisasi program dan serapan anggaran yang dilakukan masing-masing OPD mitra.
"Kita tanyakan pelaksanaan program masing -masing OPD pada tahun 2023, mulai perencanaan, pelaksanaan, target dan capaian serta serapan anggaran," ujar Mohammad.
Dalam pendalaman LKPj Kepala Daerah tahun 2023 ini, tambahnya, Komisi IV mendapatkan penjelasan dari kepala OPD soal program yang dijalankan selama setahun. "Rata-rata capaian kinerja masing-masing OPD 90 persen," katanya.
Namun demikian, kata Mohammad ada sejumlah catatan Komisi IV. Antara lain, di Dinas Pendidikan. Ada 50 persen atau 70 miliar anggaran bantuan bos daerah (Bosda) tahun 2023 belum dibayarkan, karena terkendala fiskal (pembiayaan).
"Yang bisa dibayarkan tanpa mengubah nomenklatur dan mengubah peraturan bupati (perbup) adalah Bosda untuk sekolah negeri, SDN, dan SMPN," tuturnya.
Namun, Bosda untuk lembaga swasta bisa tetap dicairkan dengan merubah nomenklatur dan perubahan Peraturan Bupati (Perbup). "Bosdanya digunakan untuk biaya operasional kegiatan di masing-masing lembaga. Nanti ada juklak berbeda," terangnya.
Kemudian, di Dinas Sosial ada 70 ribu slot atau Rp 50 miliar untuk warga miskin yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos tahun 2023. Anggaran itu belum diserap.
"Anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program Universal Healt Coverage (UHC). Jika data itu bisa dikirim ke Kemensos maka akan bisa mengurangi 50 miliar pembiayaan program UHC yang selama ini dibiayai APBD Rp 100 miliar," bebernya.
"Karena itu, tambah Mohammad, Komisi IV meminta Sekda melakukan sosialisasi ke desa. Sehingga, bisa meringankan beban anggaran UHC Rp 100 miliar," imbuhnya.
Lebih jauh Mohammad menyebutkan, di Dinas Kesehatan banyak puskesmas yang tidak layak. Total ada 20 puskesmas dari 36 puskesmas se-Kabupaten Gresik. "Jika untuk perbaikan puskesmas itu membutuhkan lahan, maka pemda bisa beli atau ruislag (tukar guling)," katanya.
Kekurangan dokter umum, tambah Mohammad juga menjadi pembahasan. Pemkab Gresik kekurangan 30 dokter umum untuk layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan klaim BPJS menjadi rendah.
"Kami minta tahun 2025 kekurangan dokter umum bisa terpenuhi baik dengan cara rekrutmen PNS atau THL," pungkasnya. (*)
.jpg)
.jpg)
