JAKARTA (Lenteratoday) - Usulan-usulan terkait parliamentary threshold (PT) mulai bermunculan. Ini usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ambang batas DPR sebesar 4% harus diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi salah satu partai yang merespons putusan MK. Berbeda dengan partai lainnya, PSI mengusulkan agar parliamentary threshold diganti dengan fraksi threshold.
Adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Grace Natalie awalnya menegaskan PSI bukanlah penggugat syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK. Grace merespons narasi di media sosial yang menarasikan putusan MK ini menguntungkan PSI.
"Yang mengajukan tuntutan kan Perludem. Dan memang upaya ini konsisten dilakukan sudah lama, bukan baru-baru ini," kata Grace dikutip Sabtu (2/3/2024).
Untuk diketahui, MK meminta mengubah aturan ambang batas karena menilai ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% suara sah nasional yang diatur UU 7 tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. MK memerintahkan agar ambang batas DPR tersebut diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.
Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Grace menyebut langkah yang dilakukan Perludem sudah tepat agar tak ada lagi suara rakyat yang terbuang imbas aturan PT 4%. Grace menyebut suara partai politik yang tidak lolos parlemen sangat signifikan apabila digabungkan.
"Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Suara partai-partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79%," kata Grace.
Grace menyebut syarat fraksi threshold lebih baik ketimbang parliamentary threshold. Grace menjelaskan apa itu fraksi threshold.
"Daripada parliamentary threshold lebih baik dibuat fraksi threshold. Yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri. Jadi suara rakyat tidak terbuang, namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi," ujar Grace Natalie.
Reporter:dya,rls/Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
