Status Naik ke Penyidikan, Dugaan Korupsi 2 Kolam Renang Senilai Rp 1,5 Miliar Belum Ada Tersangka

MADIUN (Lenteratoday) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menaikkan status kasus dugaan korupsi dua proyek kolam renang yang mangkrak dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Untuk diketahui, pembangunan dua kolam di dua lokasi yang berbeda ini mengunakan angaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 1,5 miliar. Proyek dua kolam renang yakni proyek pembangunan kolam renang di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun menghabiskan anggaran Rp 931 juta. Anggaran pembangunan kolam renang bersumber dari alokasi dana desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 561 juta dan Bantuan Keuangan Khusus Rp 370 juta pada 2021.

Selanjutnya proyek kolam renang Sukosari didanai bantuan keuangan khusus tahun 2022 senilai Rp 600 juta. Anggaran itu bersumber dari APBD yang peruntukkan dan pengelolaan ditetapkan oleh pemda untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Oktario Hartawan Achmad, mengatakan naiknya status kasus itu ke penyidikan setelah tim penyidik tindak pidana korupsi melakukan ekspos perkembangan penanganannya pekan lalu. “Hasil dari ekspos atau gelar perkara menyepakati kasus ini naik dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Oktario, Jumat (23/02/2024).

Sebelumnya tim penyelidik sudah memeriksa sekitar 41 orang. Rinciannya 20 orang terkait pembangunan kolam renang di Desa Gemarang dan 21 orang terkait pembangunan kolam renang di Desa Sukosari.

Meskipun sudah naik penyidikan, kata Rio, penyidik belum menetapkan tersangka. Tim penyidik akan mendalami keterangan dari 41 warga dengan memanggil saksi-saksi yang terkait pembangunan dua kolam renang mangkrak tersebut.

Rio mengatakan pemanggilan para saksi akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia tak menyebut siapa saja saksi yang akan dipanggil dalam penyidikan kasus itu. (*)

Reporter : Wiwiet Eko Prasetyo | Editor : Lutfiyu Handi