
MALANG (Lenteratoday) - Dua hari menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), Ketua Umum Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan himbauan tegas kepada seluruh warga Muhammadiyah. Menurutnya, dalam memasuki hari kedua masa tenang ini, penting bagi masyarakat khususnya warga Muhammadiyah untuk senantiasa menjaga etika dan moralitas politik.
"Dari segi peraturan di masa tenang kan juga tidak boleh ada kampanye. Baik langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung. Maka kuncinya adalah dalam hal etika, moralitas politik seluruh warga, terutama bagi kontestan politik dan seluruh pendukungnya agar tidak melakukan (kampanye) politik apapun," ujar Haedar, ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (12/2/2024).
Dengan tegas, Haedar juga menyuarakan penentangannya terhadap budaya politik negatif, seperti serangan fajar, dan meminta agar hal tersebut dihentikan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang besar, damai, dan berkeadilan.
Sementara pada aspek partisipasi dalam pemilu, Haedar tak lupa mengajak seluruh warga Muhammadiyah yang telah memiliki hak pilih, agar dapat menggunakan hak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab pada 14 Februari mendatang. Ia mengimbau warga untuk semakin dewasa dalam memilih, bukan asal pilih dan menghindari pemilihan berdasarkan motif materi atau alasan lainnya.
"Harapannya tidak ada yang golput. Karena menggunakan hak suara, itu juga wujud dari persatuan negara. Tentu saja kita juga ingin warga semakin dewasa. Tidak asal pilih. Monggo soal keyakinan itu ada di setiap individu. Tapi jangan asal pilih," tambahnya.
Lebih lanjut, menyikapi Pemilu ke-6 di era reformasi ini, Haedar menyampaikan harapannya agar pembelajaran dari pemilu sebelumnya dapat membuat proses pemilu semakin baik. Ia menegaskan pentingnya menghindari penyimpangan, kecurangan, dan proses politik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dalam konteks ini, Haedar juga memberikan imbauan kepada TNI/Polri untuk menjalankan peran dan tugas kenegaraan dengan baik, memastikan Pemilu berlangsung sebagai kontestasi yang bersih dan bermartabat.
"Saya yakin, saatnya kita hantarkan tanggal 14 itu sebagai kontestasi yang bersih, bermartabat, dan menggambarkan kita bangsa yang dewasa secara politik. Tapi kami juga harapkan Bawaslu, KPU, dan bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berdiri tegak di atas dasar dan prinsip konstitusi," terang Haedar.
Mengakhiri pernyataannya, Haedar memfokuskan pada rekonsiliasi, menekankan bahwa dinamika politik merupakan hal wajar yang harus dinikmati dengan gembira. Dalam artian, menurutnya Pemilu tidak boleh menjadi pemecah belah bangsa, sehingga upaya rekonsiliasi menjadi salah satu jalan untuk bersatu kembali sebagai bangsa. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi