SURABAYA (Lenteratoday) - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno mengungkap keprihatinannya terhadap minimnya pengetahuan masyarakat terkait Pemilu 2024.
Dalam kunjungannya di salah satu kampung di Kendangsari, Anas Karno menyatakan keprihatinannya melihat minimnya pemahaman masyarakat terhadap Pemilu 2024.
Dalam interaksi dengan lebih dari 200 warga, Anas Karno mengajukan pertanyaan sederhana mengenai warna surat suara untuk berbagai tingkatan pemilihan.
Namun, respon yang minim menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap proses pemilu di kalangan masyarakat. Bahkan hal tersebut sudah bukan kali pertama ditemuinya.
"Saya mendapati kondisi serupa di beberapa lokasi lain yang saya kunjungi. Padahal, pemungutan suara Pemilu 2024 semakin mendekat," ujar Anas Karno, Jumat (26/01/2023).
Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mendesak penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan upaya sosialisasi secara masif guna memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu, termasuk kampanye partai politik dan caleg, sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal.
"KPU harus meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik, dan media sosial. Kampanye Pemilu seharusnya menjadi bagian integral dari upaya sosialisasi ini, dan saat penertiban APK dilakukan, sosialisasi harus ditingkatkan secara masif kepada masyarakat," paparnya.
Menurut catatan KPU, tingkat partisipasi masyarakat Surabaya pada Pemilu 2019 mencapai 70%, sementara pada Pilkada 2020 sekitar 52%.
Kepala BP Pemilu PDI Perjuangan Surabaya tersebut menegaskan bahwa demokrasi merupakan kesepakatan para founding father. Sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi.
Untuk itu, pada 14 Februari 2024, ia mengajak pemilik hak suara untuk datang ke TPS untuk mencoblos, dan tidak golput.
Reporter: Pradhita (mg)|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
