
MALANG (Lenteratoday) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Puan Maharani, memperlihatkan dukungan kuatnya terhadap perempuan penggerak ekonomi di Malang. Hal ini disampaikannya di hadapan ratusan perempuan di Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) pada Sabtu (20/1/2024). Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari.
Pada kesempatan ini, Puan secara aktif mendengarkan keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anggota koperasi, khususnya Koperasi Wanita (Kopwan). Puan menegaskan pentingnya terus mendorong semangat perempuan dalam mengelola koperasi, sebagaimana tercermin dalam keberadaan Koperasi SBW. Menurutnya, peran vital koperasi wanita dalam peningkatan perekonomian, tidak hanya di Malang, tetapi juga di wilayah pedesaan.
"Saya ketua dpr akan mendorong agar hal itu terus dilakukan. Karena sesuai dengan, kultur Indonesia bahwa gotong royong membangun perekonomian. Dan koperasi soko guru ekonomi," ujar Puan kepada awak media, Sabtu (20/1/2024).
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari, turut angkat bicara terkait kekhawatirannya terhadap penerapan Permenkop 8 Tahun 2023. Ia mengungkapkan bahwa penerapan peraturan tersebut dapat mengancam keberadaan koperasi, termasuk koperasi wanita.
"Posisi kami sebagai kopwan, kalau penerapan Permenkop nomor 8 tahun 2023, bahwa koperasi wanita bisa pelan-pelan tergerus dari peredaran. Makanya ini kami wadul kepada ketuanya para wakil rakyat," ujar Untari.
Untari juga menyebut bahwa salah satu sorotan terhadap Permenkop 8 Tahun 2023, adalah terkait dengan persyaratan modal awal koperasi sebesar Rp 500 juta.
"Disitu disebitkan modal awal Rp 500 juta, kalau segitu tergilas semua kopwan. Sekarang saja asetnya ada yang Rp 200 juta ada juga yang milyaran, tapi itu sudah berproses lama," terang wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini.
Diakhir, Sri Untari berharap agar kebijakan tersebut dapat diikuti dengan perumusan kebijakan nasional yang mempertimbangkan kondisi riil koperasi, terutama koperasi perempuan yang berkontribusi signifikan pada perekonomian di Malang.
"Kami ingin wadul agar dapat afirmasi kebijakan. Agar kami bisa hidup tenang membangun ekonomi di Jawa Timur. Saat ini ada 480 kopwan se Malang Raya. Kami kan berupaya membangkitan ekonomi hingga ke desa-desa, terutama dari ancaman bang titil (rentenir). Makanya kami wadul (mengeluh) ke Ketua Dewan," pungkas Untari.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: widyawati