KEDIRI (Lenteratoday) - Pemerintah Daerah (Pemda) turut bertanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan Pemilu 2024. Pemda memiliki tugas memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Kediri, Bagus Hermawan dalam acara Dialog Pagi di salah satu stasiun radio, Rabu (27/12/2023).
Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum
"Wajib bagi Pemda untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu, selain UU No.7/2017 juga Permendagri No.61/ 2011 tentang pedoman, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah," ungkapnya.
Bagus menyebutkan bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Serta kelancaran distribusi logistik, dan pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu.
Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu pihaknya juga telah melakukan pendidikan politik bagi pemilih, terutama pada generasi muda dan milenial yang mencapai kurang lebih 60.000 atau 56 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).
"Kita beberapa kali telah melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa, adik - adik Karang Taruna, dan pelajar di tingkat SMA yang termasuk menjadi pemilih pemula," ujarnya.
Dengan begitu ia memiliki harapan pada Pemilu 2024 tingkat partisipasi masyarakat dapat mencapai target minimal 79 persen dari DPT.
Bukan hanya itu, Pemkot Kediri juga telah membentuk tim Pemantau Perkembangan Politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 untuk memberikan dukungan terkait dengan keamanan, ketertiban dan stabilitas politik di Kota Kediri.
"Tim ini terdiri dari 3 camat dan lintas OPD di lingkungan Pemkot Kediri. Tugasnya nanti melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, lalu dengan organisasi kemasyarakatan, serta tokoh agama dan masyarakat terkait dengan keamanan, ketertiban dan stabilitas politik di Kota Kediri," imbuhnya.
Terakhir Bagus berpesan kepada masyarakat agar berhati - hati dengan berita atau isu yang belum jelas asal usul agar tidak terprovokasi sehingga mempengaruhi stabilitas politik di Kota Kediri.
"Kepada masyarakat tetap datanglah ke TPS, pergunakan hak suara kalian dengan baik dan bijak. Jangan mudah terprovokasi dan menanggapi berita yang belum jelas kebenaran serta tidak menyebarkan berita hoax. Karena berita hoax ini dapat mengganggu keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu," tandasnya. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
