SURABAYA (Lenteratoday) – Proses untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 bagi para jamaah asal Jawa Timur sudah sampai pada tahap verifikasi. Bahkan untuk tahun ini, jamaah haji harus menjalani tes kesehatan terlebih dulu sebelum melakukan pelunasan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agaman (Kakanwil Kemenag) Jawa Timur, Husnul Maram, mengatakan bahwa semua jamaah yan sudah masuk pada daftar keberangkatan tahun 2024 sudah dihubungi untuk melakukan persiapan. Diantaranya adalah menjalani tes kesehatan terlebih dulu.
“Tahun ini, sesuai dengan muzakarah perhajian di Unmuh Yogyakarta, para pakar kesehatan dan ormas Islam sepakat bahwa calon jamaah harus menjalani tes kesehatan sebelum pelunasan,” kata Husnul Maram setelah acara gathering bersama media di Surabaya, Senin (18/12/2023).
Lebih lanjut, Husnul mengatakan bahwa untuk keberangkatan tahun 2024 mendatang setidaknya Jatim mendapatkan kuota 36.152 jamaah. Kemudian karena kuota nasional ada tambahan sekitar 20 ribu jamaah, Jatim mendapatkan tambahan sekitar 3.800 jamaah.
Dengan adanya penambahan jamaah tersebut, maka Husnul Maram mengharapkan adanya penambahan jumlah petugas. Penambahan petugas ini untuk memudahkan pelaksanaan haji.
Terkait dengan maskapai yang akan digunakan, Husnul mengaku belum tahu pasti. Namun jika mengacu pada tahun lalu, maka setidaknya ada 84 kloter yang menggunakan maskapai Saudi Airlines, dan 4 kloter menggunakan Garuda Airlines.
“Saudi itu kapasitasnya 450 jamaah itu sudah termasuk dengan petugas, sedangkan untuk Garuda itu 350 jamaah. Kita sudah terbiasa dengan satu kloternya 450 jamaah,” katanya.
Namun, untuk kepastikan penggunaan maspakai ini masih menungu dari pemerintah pusat. Sebab ada perhatian serius terkait dengan bandara udara Juanda yang berpengaruh pada maskapai penerbangan.
Sementara, terkait dengan biaya haji, Husnul Maram mengatakan kemungkinan tidak ada kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun kemarin biayanya sebesar Rp 56 juta. Sehingga, jika jamaah sudah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 25 juta, maka tinggal menambah sekitar Rp 31 juta untuk pelunasan.
“Jamaah haji kita banyak yang bersyukur karena biaya haji tahun ini hampir sama dengan tahun lalu,” ungkapnya.
Dalam konteks pandemi Covid-19, Husnul Maram menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama terkait penanganan kasus Covid-19 yang baru. Beliau menegaskan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dan siap mengikuti aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Husnul Maram juga memaparkan keberhasilan dari tujuh program prioritas yang harus dituntaskan. Program tersebut adalah penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, cyber islamic university, religiosity index, dan tahun kerukunan umat beragama.
Ia mengatakan, sampai akhir 2023, program ini berjalan baik, bahkan melebih target yang ditetapkan. "Alhamdulillah, 7 program prioritas Kemenag dibawah kepemimpinan Gus Menteri Agama di Jawa Timur berjalan baik. Ini bisa kita lihat dan rasakan bersama," kata Kakanwil.
Untuk penguatan moderasi beragama di Jawa Timur telah berjalan baik dengan menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Setidaknya, hingga tahun 2023, terdapat 16 desa sadar kerukunan yang terus diberdayakan, yakni Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang; Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi; Desa Pabian, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep; Desa Labani (Lebani Waras), Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik: Dusun Sumurgempol, Kelurahan Kingking Kabupaten Tuban; Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
Kemudian Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun; Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan; Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo; Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu; Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang; Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
Lanjut, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri; Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto; dan Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
“Untuk indeks kerukunan umat beragama tahun 2023 ini, Jawa Timur menempati urutan ke-12, dengan poin 77,55, diatas rata-rata indeks KUB nasional 76,02,” terang Kakanwil.
Lebih lanjut Kakanwil menyampaikan, upaya Kemenag dalam transformasi digital dilakukan dengan mengintegrasikan layanan dalam satu aplikasi, yakni Pusaka Kemenag SuperApp. “Ke depan, tidak ada lagi transaksi layanan tatap muka. Ini akan menghindari potensi tindakan penyelewengan," kata Kakanwil.
Program prioritas lainnya adalah Kemandirian Pesantren. Tahun 2023 ini, terdapat 260 pondok pesantren di Jawa Timur yang mendapatkan bantuan inkubasi. “Bantuan ini untuk membantu pengembangan bisnis usaha Pesantren mewujudkan program kemandirian pesantren. Usaha ini berdampak positif pada perekonomian Ponpes, keuntungan yang didapat bisa untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan, kestabilan koperasi, dan sebagai modal pengembangan usaha lainnya” ungkap Kakanwil.
Untuk program Revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama), ada 112 KUA yang masuk revitalisasi KUA di Jawa Timur sejak tahun 2021, dengan rincian 8 KUA pada tahun 2021, 60 KUA pada tahun 2022, dan 44 KUA pada tahun 2023.
Program mandatory (wajib) lain yang penting adalah sertifikasi halal. “Terdapat sebanyak 216.503 produk se-Jawa Timur sudah terbit sertifikat halalnya di tahun ini. Jumlah tersebut merupakan permohonan dari sertifikasi reguler mandiri, sertifikasi reguler fasilitasi, serta sertifikasi self. Jumlah ini telah melampai target yang telah kita tetapkan,” ungkapnya
Untuk capaian di Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Jawa Timur telah merealisasikan 20 pembangunan gedung PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) pada Kankemenag kabupaten kota se-Jawa Timur. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)