21 April 2025

Get In Touch

Disebut Lakukan Pembangkangan, PDIP Tunggu Gibran Kembalikan KTA

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berbaju hitam saat hadir di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).(ist)
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berbaju hitam saat hadir di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).(ist)

JAKARTA (Lenteratoday)-Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai telah melakukan pembangkangan karena keluar dari garis keputusan partai dengan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan (PDIP) menunggu iktikad Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP miliknya.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023)."Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skena keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," ujar Basarah.

Basarah menegaskan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bacapres dan bacawapres. Maka seluruh kader harus mematuhinya.

"Ketika Bu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya memutuskan capres dan cawapres, seluruh sela orde partai, seluruh tiga pilar partai termasuk Mas Gibran wajib hukumnya untuk mematuhi, mendukung, dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri itu," papar Basarah.

Menurutnya, di atas hukum terdapat etika politik. Dengan menerima pinangan Prabowo sebagai calon wakil presiden, maka Gibran dinilai dengan sengaja ingin keluar dari PDI Perjuangan."Secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," ucap Basarah.

"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik, dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," tutur dia.

Hasto Kembali Singgung soal Nepotisme

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang sedang diuji di hadapan delegasi Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party) yang dihadiri 9 negara di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023).

Simbol kemunduran demokrasi itu diutarakan Hasto saat melihat Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mengenakan baju hitam. Hasto lalu mengenalkan Basarah kepada delegasi CALD."Pak Ahmad Basarah, mohon berdiri. Beliau adalah Ketua DPP Bidang Luar Negeri, Wakil Ketua MPR RI. (MPR) ini adalah badan permusyawaratan tertinggi, jadi Beliau adalah orang yang sangat penting," kata Hasto.

Sebelum berpidato, Hasto mengaku sempat berbincang dengan Basarah. Hasto menanyakan mengapa tidak menggunakan baju partai berwarna merah seperti dirinya kepada Basarah. "Dan memang benar, ini mencerminkan betapa demokrasi saat ini sedang diuji. Ya, karena terlahir kembalinya nepotisme. Jadi, kita harus mempertimbangkan hal ini," kata Hasto.

Sementara itu, Basarah mengatakan kemeja hitam yang dipakainya sebagai simbol kesedihan karena demokrasi saat ini dilakukan secara tidak adil."Baju hitam ini adalah simbol dari suasana hati dan perasaan kebatinan kami sebagai keluarga PDI Perjuangan khususnya saya yang secara ini (pakai baju hitam), hari ini secara simbolik berbeda seragam saya dengan Mas Hasto dan Mbak Sadarestu sebagai DPP partai yamg hadir pada acara ini," tutur Basarah.

"Yaitu menggunakan uniform hitam untuk menggambarkan suasana duka saya terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang mengarah pada satu tindakan-tindakan yang di luar dari prinsip demokrasi dan keadilan itu sendiri," sambungnya.

Namun, Basarah memastikan PDIP akan tetap berupaya menghadirkan kontestasi pemilu yang riang gembira.

"Saya kira ini suasana hati kami tetapi kami harus tetap tampil tersenyum kepada masyarakat untuk membuat tahapan-tahapan agenda pemilu kita baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden harus kita jadikan pestanya demokrasi rakyat, pesta yang membahagiakan, pesta yang menggembirakan. Sesakit apa pun perasaan hati kami saat ini," ujar Wakil Ketua MPR itu.

PDIP akhir-akhir sering menyinggung masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) usai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo.

Reporter:dya,rls|Editor:widyawati

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.