MALANG (Lenteratoday) - Ratusan driver transportasi online roda empat (R4) dan roda dua (R2) se-Malang Raya menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang, Senin (18/9/2023). Mereka tergabung dalam komunitas Malang Online Bersatu (MOB) metuntut kesejahteraan yang lebih baik.
Aksi ratusan driver ini mengundang respon Wali Kota Malang, Sutiaji, untuk merencanakan pembuatan aplikasi transportasi online lokal.
Salah satu perwakilan sopir taksol, Alex, mengungkapkan bahwa selama ini, potongan pihak aplikator seharusnya hanyalah 20 persen. Namun dalam kenyataannya, potongan tersebut mencapai lebih dari 50 persen. Alex mengklaim bahwa besarnya potongan tersebut dikarenakan adanya berbagai biaya tambahan yang dimasukkan, seperti biaya pemesanan dan biaya aksi tanam pohon.
"Bahkan untuk tarif dasar, kita dengan tarif Rp 20.000, driver online hanya mendapatkan Rp 12.000 sedangkan Rp 8.000 untuk pihak aplikator. Di mana salah satunya ada biaya pemesanan sebesar Rp 3 ribu-5 ribu, dari nilai Rp 20.000 itu tadi. Jadi besarnya potongan dimasukkan itu sangat merugikan kami," ujar Alex, ditemui usai melaksanakan aksi damai tersebut.
Alex juga mengeluhkan bahwa akibat pemotongan tersebut. Para sopir transportasi online ini bahkan mengalami kesulitan dalam merawat kendaraannya. "Saat ini kita mau merawat mobil aja susah, ada untuk perawatan oli, maintenance, itu sangat kurang, apalagi ban. Teman-teman banyak meskipun ban nya sudah halus, tapi diganti dengan ban bekas, tidak bisa beli ban baru," jelasnya.
Dalam aksi damai ini, Alex mewakili para sopir transportasi online lainnya, mengharap agar pihak operator dapat menerapkan pemotongan tarif yang sesuai dengan SK Gubernur terkait penetapan tarif transportasi online.
"Yang diharapkan ya 15 persen. Misalnya, penumpang di aplikasi bayar Rp 20 ribu maka harusnya langsung 15 persen dari Rp 20 ribu itu ke kami. Bukan dari Rp 20 ribu tapi masih dipotong untuk biaya lainnya, baru dipotong 20 persen untuk kami, kan habis," tegasnya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan para driver tersebut. Wali Kota Sutiaji, telah mengajak 50 perwakilan massa aksi untuk berdiskusi lebih lanjut di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Sutiaji menjelaskan, pihaknya akan berkomitmen untuk mendorong aplikator agar mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (KepGub) yang mengatur tarif transportasi online.
Selain itu, pria berkacamata ini juga mengungkapkan rencananya untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari BUMD Tugu Aneka Usaha (Tunas), perwakilan driver, pihak Diskominfo, dan komunitas serta startup lokal. Tim ini akan bertugas mengembangkan aplikasi online lokal yang dimiliki oleh driver transportasi online sendiri, dengan dukungan negara sebagai fasilitator.
"Aplikasi itu nanti pemilik sahamnya adalah teman-teman driver sendiri, negara hanya memfasilitasi saja. Jika aplikasi ini benar-benar sudah punya, akan menjadi ancaman bagi mereka (aplikator). Tapi dilakukan atau tidak, saya ingin memerintahkan ke Tunas untuk meneruskan ini," tegas Sutiaji.
Di akhir, pihaknya mengaku bahwa rencana tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, demi kesejahteraan para sopir transportasi tersebut. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
