20 April 2025

Get In Touch

Soft Launching Mal Pelayanan Publik, Wali Kota Kediri Jadi Saksi Nikah

Wali Kota Abu Bakar (ketiga dari kanan) saat menjadi saksi pernikahan Priono-Dyah Esmaya di MPP unit Kantor Kemeneterian Agama Kota Kediri
Wali Kota Abu Bakar (ketiga dari kanan) saat menjadi saksi pernikahan Priono-Dyah Esmaya di MPP unit Kantor Kemeneterian Agama Kota Kediri

KEDIRI (Lenteratoday) -Melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dhoho Plasa, Wali Kota Kediri Abu Bakar diminta menjadi saksi pernikahan pada layanan Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (7/9/23).

Pada MPP ada 11 instansi yang siap memberikan layanan terintegrasi, dan salah satunya adalah Kantor Kemenag Kota Kediri. Sementara 10 instansi lain adalah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Wali Kota Kediri sempat menjadi saksi pernikahan pasangan Priono dan Dyah Esmaya, warga Kelurahan Mojoroto. Dimana pernikahan ini merupakan layanan dari Kemenag Kota Kediri.

Usai me-launching, Wali Kota Abu Bakar mengatakan MPP ini wujud kerjasama dan kolaborasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tak hanya layanan Pemko Kediri namun juga layanan dari instansi lain. Saat ini telah berdiri Mal Pelayanan Publik secara fisik.

"Alhamdulillah kita bisa mendirikan Mal Pelayanan Publik yang luar biasa dan tempatnya pun di mal. Saya rasa ini sangat strategis karena dekat juga dengan alun-alun dan di sini juga bisa berbelanja. Sambil belanja lalu anak-anak bisa main di playground kita juga bisa mengakses layanan publik," ujarnya.

Ditambahkan, ke depan akan ada MPP dalam bentuk aplikasi atau disebut Single Sign-on. Pelayanan ini jauh lebih mudah dalam melayani masyarakat. "Sekarang terjadi perubahan terhadap pelayanan dengan aplikasi. Menjanjikan kecepatan dan ketepatan serta layananan tuntas. Akhirnya psikologi masyarakat berubah," terangnya.

Mal Pelayanan Publik ini selaras dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jatim. Dimana mendapat predikat A dengan nilai di atas 80,00. Capaian Indeks RB ini juga tercatat melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu berkisar pada angka 77,76 – 78,71.

Penilaian reformasi birokrasi dilihat dari beberapa aspek mulai manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. MPP ini mendukung aspek peningkatan kualitas layanan publik.

Pada peluncuran MPP ini, juga menyerahkan produk layanan bagi masyarakat dari semua unit layanan publik. Tampak hadir pada acara tersebut, Forkopimda Kota Kediri, jajaran asisten dan Kepala OPD di Pemkot Kediri, perwakilan dari unit layanan publik di MPP, dan tamu undangan lain (*)

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.