Kunjungi MPP Merdeka Kota Malang, Stafsus Wapres Tekankan Transformasi Pelayanan Publik Digital

MALANG (Lenteratoday) - Stafsus Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) RI, Gatot Prio Utomo, meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, Kota Malang, Jumat (1/9/2023). Dalam kunjungannya tersebut, Gatot memberikan sorotan penting terkait perlunya transformasi pelayanan publik. Dan menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memodernisasi pelayanan publik melalui digitalisasi.

Gatot juga membagikan pandangannya terkait MPP Merdeka Kota Malang. Pihaknya mencatat tingkat literasi digital yang kuat di kota ini, didukung oleh keberadaan perguruan tinggi yang besar. Menjadikan Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari piloting MPP digital, di tahap ke dua nantinya.

"Termasuk bukan hanya terkait masukan terhadap kualitas aplikasinya. Tapi juga coverage layanannya nanti. Bahkan inovasi baru apa saja yang bisa kami lakukan di masa depan yang berasal dari masukan yang kita dapatkan dari masyarakat ini," ujar Gatot, ditemui usai tinjauannya, Jumat (1/9/2023).

Gatot menambahkan, melalui program MPP digital yang dilaunching 2 bulan lalu oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Pemerintah mengambil pendekatan serius dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dalam hal ini, layanan kependudukan menjadi hal utama yang diterapkan pada MPP digital.

"Kemudian layanan kesehatan yakni, Satu Sehat. Juga akan diintegrasikan lebih lanjut menjadi satu layanan di MPP digital, sehingga mulai dari layanan kependudukannya sampai dengan lahanan kesehatannya. Itu bisa diintegrasi dalam satu genggaman," tambahnya.

Lebih lanjut, program MPP digital menurutnya juga akan fokus pada integrasi layanan "government to citizen," termasuk SIM, paspor, dan layanan lain yang vital. Hal ini diharapkannya mampu meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan prediktabilitas dalam layanan pemerintah.

Diakhir, Gatot menyebutkan bahwa dalam tahap pertama. Sebanyak 21 daerah telah digagas untuk menjadi piloting MPP digital. Namun, dari 21 daerah tersebut, pihaknya mengaku akan terus melakukan evaluasi secara bertahap.

"Kalau kita bicara digital, itu coverage dari sinyal GSM yang jadi salah satu faktor. Karena di beberapa daerah juga ada blank spot yang terjadi. Itu kami kerja sama dengan Kominfo untuk bagaimana mengatasinya. Kemudian juga literasi digital SDMnya," tutup Gatot.

Seiring dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menjelaskan upaya percepatan transformasi MPP Merdeka menuju MPP digital. Senada dengan Gatot, Erik juga menghendaki bahwa kebijakan MPP digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik menjadi satu yang efisien. Tanpa meniadakan layanan fisik di MPP Merdeka Kota Malang.

Pihaknya juga menyatakan optimisme bahwa dalam tahun depan, sebagian besar program dapat diimplementasikan. Dan menciptakan sinergi antara versi digital dan fisik dalam pelayanan publik. Namun, Erik mengaku masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang MPP Merdeka yang baru berusia dua tahun ini.

"Karena MPP Merdeka kita baru berumur dua tahun sedangkan berada dalam satu gedung yang sama, yakni Ramayana yang sudah beroperasi lama. Jadi kami lebih ingin mengubah mindset orang kalau lewat ke sini, bilangnya bukan mal Ramayana tapi ada MPP Merdeka," tegas Erik.(*)

Reporter: Santi Wahyu/Editor: widyawati