BLITAR (Lenteratoday) - Jika menjadi pejabat lazimnya kekayaan akan bertambah, tapi tidak demikian dengan Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso. Diketahui hartanya justru menyusut sekitar Rp 2,3 miliar dan utangnya bertambah menjadi Rp 4,5 miliar.
Kondisi ini sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Barometer Jatim, Wabup Rahmat yang resmi menjabat sejak 26 Februari 2021 ini melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2022 periode 2021 total sebesar Rp 19,39 miliar.
Namun dalam LHKPN yang dilaporkan 30 Maret 2023 untuk periode 2022, malah turun menjadi Rp 17,01 miliar atau menyusut sekitar Rp 2,37 miliar. Bahkan dalam LHKPN terakhir tersebut, utang Wabup Rahmat yang semula pada 2021 sebesar Rp 2 miliar malah bertambah atau naik menjadi Rp 4,5 miliar.
Menanggapi kondisi ini, Wabup Rahmat ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan, memang seperti itu kondisi kekayaan setelah 2 tahun 5 bulan menjabat. Sejak menyampaikan surat pengunduran dirinya secara resmi, pada 14 Agustus 2023 lalu. "Ya memang seperti itu, sesuai laporan harta kekayaan saya," ujar Wabup Rahmat, Kamis(31/8/2023).
Mengapa menjadi pejabat (Wabup Blitar) harta kekayaannya malah berkurang bukan meningkat? Bahkan utangnya juga bertambah?
Pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini mengaku kalau sejak awal terjun ke politik, tujuannya bukan untuk mencari kekayaan. "Tidak menjadi wabup pun, alhamdulillah sudah cukup. Tapi karena perintah kiai saya, serta dorongan dan dukungan dari sahabat serta senior dan guru politik saya akhirnya terjun ke politik," ungkap politisi dari Partai PAN ini.
Apakah menyusutnya harta kekayaan ini, dampak dari kebiasannya tidak mau menggunakan dana APBD untuk operasional atau kegiatannya selama menjadi Wabup Blitar?
Pemilik beberapa bisnis, diantaranya sarang burung walet dan motor gede ini menjawab kalau selama menjabat Wabup Blitar, memang tidak pernah menggantungkan kebutuhnnya dari uang negara.
"Setiap tugas ke luar kota, saya pakai uang pribadi. Beberapa kebutuhan untuk kegiatan operasional juga pakai uang saya, bahkan pernah ditegur BPKP karena anggaran untuk wabup tidak terserap," beber Wabup Rahmat sambil tertawa.
Sementara itu, di sisi lain LHKPN Bupati Blitar Rini Syarifah mengalami peningkatan. Harta tahun 2021 yang dilaporkan Maret 2022 total Rp 8,5 miliar. Sedangkan laporan pada Desember 2022, harta kekayaan Bupati Blitar perempuan pertama tersebut tercatat sebesar Rp 9,2 miliar atau naik sekitar Rp 700 juta.
Wabup Rahmat juga menegaskan hal ini juga membuktikan kalau selama menjadi orang nomor dua di Bumi Penataran julukan Kabupaten Blitar, tidak pernah bermain proyek atau anggaran apapun baik APBD maupun APBN. "Berulang kali saya katakan, kalau saya tidak ngerti dan tidak pernah intervensi apalagi bermain proyek," tegasnya.
Disinggung mengenai bertambahnya utang saat awal menjabat Rp 2 miliar, kini justru naik Rp 2,5 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. "Semakin jelas, kalau selama menjadi Wabup Blitar saya tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri kan," imbuh caleg DPR RI dari PAN Dapil Jatim IX (Bojonegoro-Tuban) ini.(*)
Reporter: arief sukaputra/Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
