
MALANG (Lenteratoday) - Sistem zonasi dalam dunia pendidikan menjadi topik yang tengah diperbincangkan, termasuk rencana evaluasi sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo berlum lama ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengungkapkan pandangannya terkait efektivitas sistem zonasi dalam wilayahnya.
Sistem zonasi di Kota Malang selama ini dinilai telah efektif. Menurutnya, sistem ini memastikan keterlibatan pemerintah dalam memberikan peluang pendidikan yang merata. Terlebih dengan adanya Kurikulum Merdeka Belajar, sekolah memberikan peluang bagi beragam potensi, bukan hanya anak-anak berprestasi.
"Jadi kalau kita hanya milih anak pintar saja, terus mohon maaf, yang mungkin kurang beruntung dari sisi kecerdasannya. Kan kasian tidak bisa mendapatkan pendidikan yang representatif. Baik itu di sekolah negeri maupun swasta yang menjadi pilihan. Jadi kalau kami setuju dengan sistem zonasi ini," ujar Suwarjana, Selasa (22/8/2023).
Meski mengakui perlunya evaluasi, Suwarjana menegaskan pentingnya mempertahankan prinsip inklusivitas. Ia menyatakan bahwa tanpa zonasi, anak-anak yang telah memiliki keunggulan dimungkinkan dapat mendominasi. Sementara bagi mereka yang kurang beruntung dari berbagai aspek, dapat saja terpinggirkan.
"Pasti pemerintah tidak gegabah. Karena bagaimanapun juga, itu masih kita butuhkan," seru Suwarjana.
Suwarjana menekankan bahwa pendidikan harus tetap menjadi hak seluruh masyarakat, tanpa pandang bulu. Pejabat eselon II Pemkot Malang, ini juga menggarisbawahi tujuan untuk meratakan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kita tujuannya adalah pendidikan ini tidak pilih pilih, semuanya bagus. Tidak ada yang favorit, tidak ada yang tidak favorit. Yang memfavoritkan masyarakat, pemerataan pendidikan," tukasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH