DPRD Kota Malang Pertanyakan Urgensi Pengajuan Rp 9 Miliar oleh Diskopindag dalam PAK APBD 2023

MALANG (Lenteratoday) - Komisi B DPRD Kota Malang, menyoroti pengajuan alokasi tambahan sebesar Rp 9 miliar oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan bahwa hal ini menjadi sorotan utama dalam upaya menilai urgensi dan relevansi dari setiap rincian pengajuan tersebut.

Menurut Trio, pengajuan Diskopindag mencakup sejumlah aspek penting yang perlu diperinci. Salah satu poin yang menjadi perhatiannya yakni rencana relokasi Pedagang Pasar Besar, yang mengalokasikan dana sekitar Rp 4 miliar.

"Tapi itu akan kami evaluasi, seiring dengan pembahasan PAK di minggu depan. Karena kan kita juga belum pasti menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Nanti akan kami evaluasi kalau memang tidak urgent agar digeser ke kegiatan lain yang lebih berdampak ke masyarakat," ujar Trio, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (22/8/2023).

Selanjutnya, Trio juga menambahkan bahwa dari Rp 9 miliar tersebut. Senilai Rp 1 miliar direncanakan untuk program rehabilitasi pasar-pasar rakyat yang dikelola oleh Diskopindag Kota Malang. "Terus yang lainnya ada untuk aktivasi untuk Malang Creative Center (MCC) dan beberapa kegiatan lain yang kecil-kecil, jadi totalnya Rp 9 miliar itu tadi," tambahnya.

Lebih lanjut, penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga menjadi perhatian oleh DPRD Kota Malang. Menurutnya, Diskopindag juga telah mengajukan senilai Rp 2 miliar dalam PAK, hasil dari SILPA DBHCHT. "SILPA nya yang digunakan DBHCHT. Karena dari total dana DBHCHT itu Rp 50 miliar, sekitar Rp 12 miliar itu di Diskopindag. SILPA tahun lalu yang lalu Rp 2 miliar dimasukkan lagi," ungkap Trio.

Di sisi lain, sebelumnya Pansus Pasar DPRD Kota Malang, berencana untuk mendorong agar perbaikan Pasar Blimbing dapat diajukan dalam PAK. Namun, menanggapi hal ini, Trio menjelaskan bahwa pengajuan tersebut masih berada dalam tahap konsultasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Terutama karena adanya perjanjian kerja sama yang terikat antara Pemkot dengan pihak investor pasar Blimbing.

"Jadi, Pemkot melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mereka merasa harus konsultasi dulu. Sehingga mereka belum berani mengusulkan anggarannya dan harus konsultasikan dulu," tutupnya.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa total anggaran untuk aktivasi MCC masih belum diketahui secara pasti. Namun, pejabat eselon II Pemkot Malang, ini menekankan bahwa grand launching gedung yang menjadi inkubator ekonomi kreatif tersebut, direncanakan terjadi pada bulan September mendatang.

"Aktivasi MCC kami masih mengajukan untuk anggarannya, belum tahu totalnya berapa. Tambahannya kami utamakan untuk peningkatan keamanan. Bulan depan insyaallah sudah grand launching targetnya sebelum Pak Wali lengser," tegas Eko. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi