JAKARTA (Lenteratoday)-Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Jokowi mempertimbangkan akan menghapus PPDB jalur zonasi yang ramai menjadi polemik belakangan ini. Jokowi pun mengamini pernyataan Sekjen Gerindra tersebut.
"Dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Sebelumnya, Muzani mengatakan Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem jalur zonasi tahun depan atau 2024.
"Karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Menurutnya, zonasi di PPDB itu banyak menimbulkan masalah baru. Tidak sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk pemerataan pendidikan di daerah.
Ia menyebut, kebijakan PPDB banyak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, praktik PPDB tidak sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk pemerataan pendidikan di daerah.
"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden mengingatkan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah," ujar Muzani.
"Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," pungkasnya.
PPDB jalur zonasi menjadi polemik di sejumlah daerah karena orang tua mengeluhkan anaknya tidak bisa masuk sekolah sesuai dengan zonasi yang ditentukan.
Sejumlah kecurangan pun ditemukan mulai dari memindahkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan praktik calo PPDB. Atas polemik ini, banyak orang tua yang meminta agar PPDB jalur zonasi dihentikan.(*)
Reporter:dya,rls /Editor:widyawati
.jpg)
.jpg)
