JAKARTA (Lenteratoday) - Satu jamaah haji yang hilang masih belum ditemukan hingga berakhirnya masa operasional haji 1444 H/2023 M, Sabtu (5/8/2023). Menag Yaqut Cholil Qoumas menyebut pencarian masih terus dilakukan.
"Kita sudah minta KUH (Kantor Urusan Haji) untuk berkoordinasi pihak berwajib, kepolisian di sana dan SAR-nya Saudi untuk terus mencari," ujar Yaqut saat memberikan Closing Statement MCH dan Operasional Haji Tahun 2023 di Bandara Soetta, Banten, yang turut disiarkan secara daring melalui YouTube Kemenag RI, Sabtu (5/8/2023).
Gus Men, begitu sapaan akrabnya, mengatakan, keputusan final terkait penanganan jamaah yang belum ditemukan ini akan dilakukan usai tim haji Indonesia dan pihak berwajib Saudi mendiskusikan terkait batas waktu pencariannya.
"Saya minta ini didiskusikan batas waktunya sampai kapan, di antara mereka, di antara tim kita, kantor urusan haji kami yang ada di Saudi dengan pihak kepolisian dan pihak SAR Saudi Arabia, waktu pencarian itu kalau menurut mereka itu berapa lama, nah itu yang kita diskusikan," ujarnya.
"Nah, setelah itu akan kita putuskan bagaimana kondisi satu jemaah yang masih belum ketemu ini," imbuhnya.
Satu jamaah hilang yang belum ditemukan ini diketahui bernama Idun Rohim Zen (87), jemaah haji asal kloter 20 Embarkasi Palembang (PLM 20). Ia dilaporkan hilang pasca puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).
Selain Idun, Gus Men menyampaikan, sebelumnya ada 8 jamaah haji yang dilaporkan hilang pasca puncak haji. Tujuh di antaranya sudah ditemukan, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia.
Diberitakan sebelumnya, hingga akhir masa operasional haji, masih ada 77 jemaah yang dirawat di Arab Saudi dan 1 jemaah haji hilang belum ditemukan. Sementara jemaah haji yang wafat mencapai 773 orang, tertinggi sejak 2015.
Tekan Angka Kematian
Di sisi lain, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membeberkan sejumlah upaya menekan angka kematian jemaah haji pada tahun-tahun mendatang. Salah satunya menukar urutan screening awal jamaah haji.
"Ada catatan khusus yang saya kira penting dibahas bersama DPR. Salah satunya adalah membalik proses. Kemarin itu jemaah lunas dulu baru cek kesehatan, sehingga sering kali petugas kita itu tidak berani atau merasa nggak enak hati meloloskan meskipun jamaah dalam kondisi payah dengan alasan sudah melunasi," kata Yaqut.
Yaqut menyebut nantinya usulan tersebut akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. Nantinya akan dikaji apakah memungkinkan jika calon jamaah dicek kesehatannya baru melunasi pembayaran haji. Dengan begitu, dapat meminimalkan angka kematian jemaah.
"Nanti tergantung pembicaraan di DPR, mudah-mudahan bisa diubah posisinya. Cek kesehatan dulu, kalau sudah layak, baru melunasi, sehingga besarnya jemaah haji yang wafat seperti yang disampaikan, ada 773, ke depan harapannya bisa ditekan," jelasnya.
"Karena jamaah wafat tahun ini terbesar sejak 2015, jadi tahun-tahun ke depan jemaah yang wafat tak akan sebesar ini dengan pengetatan syarat kesehatan," sambungnya.
Selain itu, terobosan lainnya yang disiapkan oleh Yaqut adalah menerapkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memverifikasi dokumen jemaah haji. Dia memastikan bakal duduk bersama dengan para wakil rakyat membahas usulan tersebut.
"Tentu ada beberapa terobosan lainnya yang akan dibicarakan bersama DPR, penggunaan artificial intelligence misalnya, untuk verifikasi dokumen jamaah haji dan seterusnya," terangnya.(*)
Reporter: dya,rls /Editor:widyawati
.jpg)
.jpg)