KEDIRI (Lenteratoday) - Wali Kota Abu Bakar melarang kewajiban membeli seragam di koperasi sekolah bagi siswa baru mulai SD hingga SMA atau yang sederajat.
Wali kota bahkan memerintahkan Inspektorat turun mengaudit ke sekolah-sekolah yang dilaporkan mewajibkan membeli seragam di sekolah pada siswa didik baru mereka.
"Inspektorat saya perintahkan turun mengaudit sekolah-sekolah yang mewajibkan beli seragam. Kalaupun koperasi sekolah menyediakan seragam, saya minta koperasi bisa memberikan kemudahan pembayaran. Bisa diangsur biar tidak memberatkan. Harga juga harus bersaing dengan toko di luar. Kualitas harus bagus,” tandas wali kota, Sabtu (29/7/2023).
Abdullah Abu Bakar menjelaskan sebelumnya Pemkot Kediri memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada siswa didik baru jenjang SD, SMP, sampai SMA. Namun karena keterbatasan anggaran dan perubahan wewenang akhirnya kebijakan ini tidak bisa dilakukan.
Saat ini Pemkot Kediri hanya bisa memberikan seragam nasional kepada siswa didik baru SD dan SMP. Yakni, merah putih gratis kepada siswa SD Negeri dan Swasta, MI Negeri dan Swasta, serta SD Luar biasa. Sedangkan seragam biru putih untuk SMP Negeri dan Swasta, MTs Negeri dan Swasta, serta SMP Luar Biasa.
Terkait penertiban pembelian seragam pada siswa didik baru, Wali Kota Abu Bakar akan diatur dalam Perwali segera diterbitkan dalam waktu dekat. Perwali ini akan mengatur jumlah dan jenis seragam. Yakni, seragam nasional, pramuka, olahraga, dan khas Kota Kediri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan menambahkan sekolah tidak boleh mewajibkan siswa membeli seragam di koperasi dengan dalil apapun. Sekolah menghentikan sementara penjualan kain di koperasi.
Anang menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti instruksi Wali Kota Kediri terkait jumlah dan jenis seragam yang digunakan siswa. Kemudian mengkaji dengan pemberian tambahan bantuan seragam gratis. Agar bisa lebih meringankan beban wali murid (*)
Reporter: Gatot Sunarko|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
