MALANG (Lenteratoday) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 15,36 persen dari target awal pada APBD 2023. Mengenai hal tersebut, DPRD setempat mendorong pentingnya menentukan target yang realistis dalam penyusunan Rancangan APBD 2024 nantinya.
Wali Kota Malang, Sutiaji, mengungkapkan bahwa PAD yang semula ditargetkan mencapai Rp 1 triliun 179 miliar, kini diproyeksikan menjadi Rp 998 miliar 92 juta. Penurunan ini juga ditengarai dari sektor pajak daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 834 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,6 persen dari target awal sebesar Rp 1 triliun 6 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyuarakan keraguannya terkait rencana peningkatan target pendapatan dari sektor pajak daerah, pada APBD 2024, yaitu sebesar Rp 1 triliun 50 miliar.
"Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang sekarang, kita sudah melihat angka APBD 2023. Kita perlu memastikan agar target pendapatan yang ditetapkan di APBD 2024 realistis dan dapat dicapai, mengingat dasar pengajuan anggaran kita adalah pendapatan dari tahun sebelumnya," ujar Made, ditemui usai memimpin rapat paripurna Penyampaian Wali Kota terhadap Rancangan KUPA APBD 2023, Kamis (27/7/2023) sore.
Lebih lanjut, Made menegaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, lebih menyetujui penggunaan realisasi pendapatan aktual sebagai acuan dalam penyusunan APBD 2024. Menurutnya, realisasi pendapatan sektor pajak tahun 2023 yang mencapai Rp 800 miliar tersebut, perlu untuk dijadikan patokan dalam menentukan target pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.
"Kami akan menolak target yang terlalu ambisius dan tidak sesuai dengan capaian pendapatan di tahun 2023. Kenaikan yang masuk akal sebesar 10-20 persen masih dapat kami terima, tetapi angka di atas 100 persen, itu kan tidak realistis," tambahnya.
Dalam hal ini, Ketua Banggar DPRD Kota Malang tersebut juga menekankan, pentingnya pendekatan yang logis dalam menyusun anggaran, di mana belanja harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang terjadi realistis.
"Penting untuk menetapkan terlebih dahulu proyeksi pendapatan yang dapat diandalkan sebelum menentukan alokasi belanja. Kita tidak boleh mengambil langkah sebaliknya, yaitu menentukan belanja dulu baru mencari pendapatan yang sesuai," pungkas Made.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
