MALANG (Lenteratoday) - Kondisi Pasar Blimbing, Kota Malang, dianggap sudah sangat tidak layak, bahkan dinilai sebagai pasar paling jelek di Kota Malang. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera melakukan pembenahan pada pasar tersebut.
"Satu kesimpulan bahwa baik dari pedagang maupun dari pihak dinas yang diwakili oleh Kepala Pasar tadi, menyatakan bahwa Pasar Blimbing itu sudah tidak layak, sehingga butuh sentuhan dari Pemkot dalam waktu dekat," ujar Kepala Panitia Khusus (Pansus) 3 Pasar DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, ditemui usai melakukan audiensi bersama perwakilan pedagang Pasar Blimbing, Kamis (6/7/2023) sore.
Arief mengatakan bahwa salah satu upaya yang direncanakan adalah memasukkan rencana renovasi Pasar Blimbing dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023. Dalam hal ini, Arief berharap agar Pemkot memiliki keberanian untuk turun tangan dalam pembenahan pasar, meskipun ada kekhawatiran akan kemungkinan gugatan hukum, sebab belum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak investor Pasar Blimbing dengan Pemkot Malang.
Lebih lanjut, Arief menekankan bahwa perihal belum terputusnya PKS antara PT Karya Indah Sukses (KIS) dengan Pemkot, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak. Menurutnya, Pasar Blimbing masih merupakan aset yang berada di bawah kekuasaan Pemkot Malang dan belum dimanfaatkan oleh investor. Oleh karena itu, langkah pembenahan yang diambil oleh Pemkot dianggapnya tidak akan menimbulkan masalah hukum yang serius.
"Dan secara hukum, aset ini masih di bawah kekuasaan Pemkot Malang. Karena belum diapa-apakan oleh investor, kan. Kecuali kalau di sana memang ada pergerakan pembangunan, itu saya gak berani. Jadi kalau digugat, ya gak apa-apa, apa yang ditakutkan? Paling juga disuruh menghentikan putusan pengadilan. Pemerintah harus berani, lah," serunya.
Di sisi lain, dalam audiensi tersebut masih bekum muncul perkiraan anggaran yang diperlukan untuk pembenahan Pasar Blimbing, sebab menurut Arief, sampai saat ini pihak belum adanya inventarisasi yang lengkap mengenai kebutuhan perbaikan di pasar tersebut.
Oleh karena itu, Arief telah memerintahkan agar segera dilakukan inventarisasi seluruh kebutuhan yang ada di pasar tersebut, sehingga nantinya akan dianggarkan dalam tahap awal pembahasan PAK APBD 2023. "Kita tahu kalau lewat sana, pagarnya kan sudah gak layak, kotor, pasar di Kota Malang loh itu. Jadi nanti sebelum pembahasan PAK, inventarisir harus sudah selesai, kita kawal. Sambil berjalan, menganalisis PKS itu bagaimana cara memutusnya." tutup Arief.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Blimbing, Imron Rosadi, mengungkapkan beberapa perbaikan yang mereka butuhkan. Salah satunya yakni pembenahan pada pagar agar terlihat lebih rapi, serta pembenahan jalan umum di dalam dan di depan pasar.
"Kami harapkan bisa cover semua perbaikan Pasar Blimbing, baik yang di sebelah barat maupun depan. Di belakang itu juga sudan terlalu becek jalannya. Kalau PKS sudah putus, pembangunan belum bisa terlaksana dengan cepat, maka kami harapkan dilakukan perbaikan dulu," tutur Imron.
Lebih lanjut, Imron menegaskan bahwa pedagang tidak akan menghambat pembangunan pasar. Namun, mereka akan menolak jika pembangunan nantinya menggunakan konsep yang sama seperti yang telah diajukan oleh pihak PT KIS di tahun 2010 silam. Menurut Imron, saat itu investor merencanakan agar pedagang menempati bangunan di lantai 2, namun pedagang menolak dan berkeinginan agar tetap berjualan di lantai 1.
Dalam konteks ini, Imron juga memberikan gambaran mengenai jumlah lapak yang tersedia di Pasar Blimbing. Menurutnya, ketika pasar dibangun berdasarkan PKS yang ada, terdapat sekitar 2.250 lapak. Namun, saat ini hanya terdapat sekitar 2.000 lapak yang benar-benar digunakan oleh pedagang. Dengan adanya perhitungan ini, Imron berpendapat bahwa jika pembangunan pasar dilakukan, masih memungkinkan bagi para pedagang untuk menempati bangunan di lantai 1.
"Untuk saat ini riil di Pasar Blimbing, perkiraan kurang lebih ada 2.000 lapak. Kalau dibangun di lantai 1 itu bisa saja, karena ada lahan tambahan di sisi timur, sehingga kalau dimanfaatkan untuk pasar, saya yakin masih bisa, tinggal gimana pengaturan teknisnya," lanjutnya.
Menyinggung PT KIS yang terlibat dalam PKS selama 13 tahun ini, Imron mengungkapkan ketidakpercayaan pedagang terhadap perusahaan tersebut. Menurutnya, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam proyek tersebut.
Imron berharap bahwa situasi ini dapat menjadi perhatian bagi Pemkot Malang untuk mengevaluasi kelanjutan PKS. Jika kerja sama dengan PT KIS masih berlanjut, pedagang menolak ide untuk membiayai pembangunan pasar tersebut akibat tidak adanya anggaran dari pihak investor.
"Gak ada perkembangan progres dan lain-lain, gak ada penilaian. Jadi semoga ini juga bisa sebagai atensi Pemkot untuk menilai PKS lanjut apa gak. Kalau masih tetap kerja sama dengan PT KIS dan kalau lanjut, ada biaya dari pedagang yang diminta untuk membangun pasar, kita menolak. Maunya kan pedagang disuruh bayar uang katanya iuran pembangunan, ini kan aset Pemkot," pungkas Imron.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
