Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akanmeregulasi atau bahkan menutup platform media sosial melalui rangkaian cuitandi Twitter. Hal tersebut disampaikan Trump karena Twitter menandai cuitannyadengan tanda cek fakta.
Perseteruan mengemuka dan memanas setelah pengelola Twittermemberikan peringatanb cek-fakta atas dua cuitan Trump terkaitkemungkinan manipulasi dalam pemungutan suara 2020 dan tuduhan pada mantanpolitisi Joe Scarborough atas kematian staf kongres Lori Klausutis.
Twittermenilai cuitan Trump berpotensi menyesatkan. Badai cuitan kemudian bermunculanmengomentari unggahan di Facebook atas omongan Trump itu.
Trump kemudian menuduh balik bahwaTwitter mencampuri urusan pemilu AS. Sengketa ini kembali mencuat setelah Twitter menambahkan tautancek fakta di bawah cuitan-cuitan Trump untuk pertama kalinya.
PresidenAmerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan menandatangani surat perintaheksekutif terkait media sosial pada Kamis (28/05), kata Gedung Putih.
Detail perintah tersebut belum diketahui dan belum jelas apalangkah regulasi yang bisa diambil presiden AS, tanpa undang-undang baru yanghanya bisa disahkan di Kongres.
Pejabat Gedung Putih tidak memberi informasi lebih lanjut saatditanyai oleh wartawan yang bepergian bersama Trump di Air Force One pada Rabu(27/05).
Sebelum menuju Florida dari Washington untukmenyaksikan peluncuranpesawat SpaceX yang ditunda karena cuaca buruk, Trump kembalimenuding Twitter dan media sosial lainnya bias tanpa memberikan bukti.
Trump juga terus mengritik media sosial di akun Twitternya,dengan mengakhiri sebuah tweet dengan"Kini mereka akan menjadi benar-benar GILA. Tunggu!!!"
Pada Selasa (26/05) Trump bercuit, tanpa bukti apapun:"Sangat TIDAK MUNGKIN (TIDAK MUNGKIN!) pengiriman surat suara lewat postidak dipenuhi kecurangan."
Twitter pun menunjuk label peringatan di bawah tweet tersebut dan memberi tautan ke sebuahhalaman yang mengatakan klaim Trump tersebut "tidak berdasar."
Pada Rabu (27/05) Trump mengancam akan "sangatmengatur" atau bahkan "menutup" platform media sosial.
Kepada 80 juta pengikutnya di Twitter, ia berkatabahwa Partai Republik merasa media sosial "benar-benar membungkampendukung partai konservatif" dan ia tidak akan membiarkan ini terjadi.Dalam tweet sebelumnya, ia mengatakan Twitter"benar-benar membungkam kebebasan berpendapat."
Presiden eksekutif Twitter Jack Dorsey meresponkritik atas kebijakan pemeriksaan fakta di platform tersebut dalamserangkaian tweet: "Kami akan terusmenunjukkan informasi yang tidak benar atau bermasalah terkait pemilihan umumdi seluruh dunia."
Trump menulis hal serupa di Facebook soal pengiriman surat suaralewat pos pada Selasa (26/05), namun tidak ada cek fakta di platform itu.
Dalam wawancara dengan saluran TV Fox News, Rabu (27/05),pimpinan Facebook Mark Zuckerberg mengatakan sensor di media sosial bukanlah"respon yang tepat" bagi pemerintah yang sudah khawatir soal sensor.Fox mengatakan wawancara penuh dengan Zuckerberg akan diputar Kamis.
Twitter telah memperketat kebijakan-kebijakannya dalam beberapatahun terakhir, setelah dikritik bahwa respon perusahaan yang lambatmeningkatkan jumlah akun palsu dan misinformasi di platform tersebut.
Beberapa perusahaan teknologi terbesar di AS juga telah ditudingmelakukan praktek-praktek anti kompetisi dan melanggar privasi penggunanya.Apple, Google, Facebook, dan Amazon menghadapi investigasi anti-monopoli olehlembaga-lembaga federal atau di negara-negara bagian, serta oleh Kongres AS.
Kabar perintah eksekutif Trump membuat saham Twitter dan Facebook jatuh dalam sesi perdagangan Rabu di New York (Ist-abh).
.jpg)
.jpg)
