
PALANGKA RAYA (Lenteratoday)-DPRD Kota Palangka Raya mengungkapkan kekecewaanya terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pasalnya, kala dikunjungi untuk membahas program pembangunan yang dijalankan, Kepala Dinas (Kadis) sulit ditemui untuk berkomunikasi.
"Saya kecewa pada sikap Kadis PUPR yang terkesan tidak mau berkoordinasi dan sulit diajak berkomunikasi," Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, Selasa (27/6/2023).
Menurutnya, sikap Kadis PUPR Kota Palangka, Albert Tombak, menunjukkan tidak adanya etika. Bahkan terkesan enggan berkomunikasi terkait pekerjaan pembangunan yang menjadi tugas Dinas PUPR.
Dia menjelaskan, tujuan ingin bertemu dengan Kadis PUPR adalah untuk mempertanyakan dan berkomunikasi mengenai beberapa tugas yang telah diarahkan oleh pihak DPRD namun belum dijalankan oleh Kadis PUPR. Hal ini menunjukkan seakan Kadis PUPR tidak menghiraukan dan menghargai pihak DPRD, padahal DPRD bertugas untuk memberi masukkan dan mengawasi jalannya pembangunan, yang tentunya dijalankan oleh pihak PUPR.
"Tentu ini menjadi tanda tanya, kami tidak bisa berkomunikasi, sementara proyek terus berjalan, kami ingin mengklarifikasi apakah ada masalah dengan pihak DPRD," ungkapnya.
Bukan hanya pihak DPRD saja yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kadis PUPR, namun masyarakat dan media masa juga. Hal ini semakin menunjukkan jika Kadis PUPR menutup diri dan tidak mau menjalin komunikasi dengan pihak manapun.
Selebihnya Wahid menjelaskan, kekesalannya tersebut bukan semata karena ia duduk sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya, namun lebih karena DPRD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
"Tentunya kami perlu berkomunikasi dengan Kadis PUPR, jika tidak ditanggapi kami tidak akan segan untuk menindaklanjuti," tegasnya.(*)
Reporter : Novita/Editor: widyawati