MALANG (Lenteratoday) -DPRD Kota Malang akan melakukan kajian mendalam terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Pelaksanaan APBD tahun 2022. SILPA yang masih mencapai angka Rp 460 miliar 453 juta tersebut, menjadi perhatian serius para anggota dewan terkait perencanaan yang mendasari situasi ini.
"Yang perlu digarisbawahi itu tentang SILPA APBD tahun anggaran 2022, jadi cukup tinggi juga. Ini yang kemudian harus kami dalami, kenapa kok SILPA masih tinggi, kami perlu memahami secara menyeluruh dan mempelajari perencanaannya," ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, ditemui usai memimpin rapat sidang paripurna dalam agenda Penyampaian Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Selasa (27/6/2023).
Asmualik mengatakan, pihaknya akan melakukan analisis komprehensif dan membandingkan data dari tahun ke tahun untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya SILPA APBD 2022 tersebut. Dalam rangka memperdalam pemahaman ini, dirinya juga akan melibatkan anggota komisi untuk melakukan penyelidikan yang mendalam.
Lebih lanjut, Asmualik juga menggarisbawahi peran perencanaan penganggaran yang baik dalam memastikan efektivitas penggunaan dana yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Ia berharap agar SILPA dapat ditekan lebih jauh dan dana yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan perencanaan anggaran tahunan.
Wakil Wali Kota (Wawali) Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah pada APBD 2022 telah melebihi target awal, bahkan mencapai 104,98 persen dari target yang telah ditetapkan. Namun, pihaknya menghendaki masih terdapat sejumlah anggaran belanja daerah yang tidak terserap sepenuhnya, sehingga berakibat dalam memunculkan SILPA.
"Artinya ada peningkatan realisasi, yakni dari yang target pendapatan sebesar Rp 2 triliun 68 miliar terealisasi menjadi Rp 2 triliun 171 miliar. Dan 85,96 persen belanja bisa terserap. Namun memang ada bagian penting yang tidak terserap, itu karena ada efisiensi penganggaran, kedua ada program yang memang tidak terealisasi," ungkap Wawali Kota Malang, ditemui usai mewakili Wali Kota Malang dalam penyampaian Ranperda PP APBD 2022 tersebut.
Pria yang akrab dengan sapaan Bung Edi, ini juga menjelaskan bahwa beberapa belanja daerah yang belum terserap, salah satunya yakni rencana pembebasan peruntukan lahan parkir di Kawasan Kayutangan Heritage yang tidak terealisasi setelah melalui pemeriksaan dan kajian lebih lanjut. Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menghindari kesalahan eksekusi atau kesalahan penganggaran yang dapat berdampak pada pembangunan kota (*)
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
