SURABAYA (Lenteratoday) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2022. Secara persentase, realisasi pendapatan tersebut tertinggi selama enam tahun terakhir.
Apresiasi tersebut disampaikan fraksi – fraksi DPRD Jatim dalam rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Kamis (15/6/2023)
Fraksi PKB, melalui juru bicaranya, Nurfitriana menyampaikan secara umum realisasi pendapatan daerah Jatim tahun 2022 melampaui ekspektasi. “Dalam konteks ini Fraksi PKB ingin member apresiasi terhadap kinerja Gubernur yang berhasil merealisasikan pendapatan di atas target yang tetap ditetapkan,” katanya.
Fraksi PKB juga menyampaikan merincian target, realisasi dan capaian pendapatan daerah Provinsi Jatim. Di mana pada tahun 2017 targetnya Rp 29,348 triliun dan terealisasi sebesar Rp 29,879 triliun atau 101,81%; tahun 2018, target Rp 29,024 triliun dan realisasi Rp 31,963 triliun atau 103,91%; tahun 2019, target Rp 33,427 triliun, terealisasi Rp 33,455 triliun atau 110,08%.
Kemudian pada tahun 2020, target Rp 30,142 triliun, terealisasi Rp 31,630 triliun atau 104,94%; dan tahun 2021 target Rp 32,969 triliun dengan realisasi mencapai Rp 34,280 triliun atau 103,98 %; dan yang pada tahun 2022 target Rp 29,564 triliun mampu terealisasi Rp 31,776 triliun atau mencapai 107,92 %.
“Berdasarkan data di atas, secara persentase capaian pencapatan daerah provinsi Jatim tahun 2022 paling tinggi dalam enam tahun terakhir. Akan tetapi secara nominal, capaian pendapatan daerah Jatim 2022 masih lebih rendah disbanding capaian tahun 2021 yang notabene menjadi tahun suram karena menjadi puncak pandemic Covis-19,” tandasnya.
Fraksi PKB juga mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jatim dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya di tahun 2022 melampaui target yakni 117,29 %. “Bagi F-PKB ini penting karena keberhasilan meningkatan PAD berarti keberhasilan meningatkan produktifitas sebuah daerah,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Noer Soetjipto juga memberikan apresiasi para Gubernur Jawa Timur atas realisasi pendapatan daerah melebihi target. Dia menandaskan, meskipun angka pencapaian target tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021, namun dari segi komponen PAD meningkat cukup signifikan dari 2021 mencapai Rp 2,3 triliun lebih.
“Tentunya pencapaian ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah semakin prima. Selain itu, secara tidak langsung peningkatan pendapatan pajak daerah juga mengindikasikan bahwa geliat perekonomian masyarakat Jawa Timur mulai terlihat pasca dihantam Covid-19,” terangnya.
Fraksi PAN juga memberikan apresiasi atas keberhasilan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 tersebut. “Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur atas capaian pelampauan target pendapatan, yakni Rp 2,34 triliun atau 7,92% dari target yang ditetapkan,” kata juru bicara Fraksi PAN Agung Supriyanto.
Dia juga mengatakan bahwa pelampauan pendapatan ini berasal dari PAD yang mencapai 117,29% dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 192,46% dari target yang ditetapkan. Meski demikian, Fraksi PAN juga mengungkapkan bahwa dari sisi nilai maka realisasi pendapatan 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 34,2 triliun lebih.
“Hal ini merupakan kontradiksi dilihat dari sisi fakta mengenai pertubuhan ekonomi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dengan pelampauan ini, indicator ekonomi Jawa Timur menunjukkan hal yang positif sekaligus usaha-usaha bangkit setelah pandemic membuahkan hasil,” paparnya.
Fraksi PKS, PBB, dan Hanura juga memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang melebihi target. Namun demikian, Fraksi PKS, PBB, dan Hanura menilai bahwa capaian kenaikan realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021 adalah karena adanya penurunan nilai target. Sebab pada tahun 2021 targetnya mencapai Rp 32,969 triliun, sedangkan tahun 2022 menjadi Rp 29,564 triliun. Sedangkan capaian pendapatan ada tahun 2021 adalah Rp 34,969 triliun.
“Padahal pertumbuhan ekonomi tahun 2022 jauh lebih baik dari 2021 apalagi 2020. Dengan kata lain, kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2022 lebih rendah disbanding tahun 2021. Karena itu, ini perlu dicermati dan dikritisi bersama,” tandas Artono, juru bicara Fraksi PKS, PBB, dan Hanura.
Artono juga menyampaikan apresiasi fraksinya berkaitan dengan PAD yang melebihi target, sebesar 117%. Untuk itu, Fraksi PKS, PBB, dan Hanura mengharapkan agar dalam penyusunan target PAD, pemerintah Provinsi harus lebih optimis dengan menerapkan target yang lebih tinggi dari realisasi APBD tahun - tahun sebelumnya.
Sehingga, jika total realisasi PAD terpenuhi, bukan karena diawali dengan penurunan target dalam RAPBD disbanding trend realisasi tiga tahun sebelumnya, sehingga terkesan underestimated. “Sekali lagi, jangan sampai dalam aspek pendapatan daerah, khususnya PAD terjadi politik mark down,” tandas Artono.
Fraksi partai Nasdem, melalui juru bicaranya, Jajuk Rendra Kresna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pencapaian PAD yang melampaui target yang ditetapkan. Dia mengharapkan pencapayan PAD tersebut bisa member stimulus fiscal terhadap seluruh struktur belanja pemerintah provinsi Jawa Timur pada APBD tahun berikutnya.
“Kami meminta analisis yang memadai bagaimana PAD ke depan mengalami kenaikan yang signifikan,” tegasnya.
Subianto, juru bicara Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dalam mencapai pendapatan daerah. Meski demikian, fraksi Partai Demokrat mempertanyakan kemanfaatan dari pelampauan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
“Lebih dari itu, secara lebih tematik terhadap data tersebut Fraksi Partai Demokrat memberi catatan tambahan dari yang sudah disampaikan oleh badan anggaran tanggal 12 Juni 2023 juga mendapatkan penjelasan saudara Gubernur mengenai bagaimana merealisasi anggaran yang melampaui dan yang menurun dari yang dialokasikan?” tanya Subianto. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
