Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang Ditangkap KPK Pernah Marahi Dirjen Kemenkeu

JAKARTA (Lenteratoday) -Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023).

Tak hanya Adil, puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta juga ikut diciduk KPK.

"Benar, tadi malam, tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Beberapa pihak sudah ditangkap diantaranya Bupati," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Ali mengatakan, saat ini tim KPK masih terus bekerja untuk mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ujarnya.

Ditangkap KPK atas dugaan korupsi, berapa harta kekayaan Adil?

Harta kekayaan

Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 29 Maret 2022, Adil memiliki harta senilai Rp 4,7 miliar.

Harta kekayaan itu terdiri dari sejumlah unsur, di antaranya tanah dan bangunan. Situs e-LHKPN KPK mencatat, Adil memiliki 74 bidang tanah yang tersebar di Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis.

Nilai total 74 bidang tanah itu sebesar Rp 4.367.400.000, paling tinggi dibanding unsur harta milik Adil lainnya.

Selain itu, Adil mempunyai satu unit mobil Honda Biro tahun 2015 dan empat unit sepeda motor. Nilainya ditaksir sebesar Rp 174.000.000.

Mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 244.177.310.

Sehingga, jika ditotal, harta kekayaan Adil yang dilaporkan dalam LHKPN terbaru sebesar Rp 4.785.577.310.

Marah-marah

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di daerah itu.

Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.

Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman.

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Adil menyebutkan dengan jumlah penduduk miskin di daerahnya mencapai 25,68 persen.

Padahal, wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya naik drastis.

Adil menyebutkan, besaran DBH yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.

Dia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari.

Bukan sosok baru

Adil baru menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti selama 2 tahun, terhitung sejak 26 Februari 2021. Jabatan itu sedianya dia emban hingga 2024 mendatang.

Pria kelahiran Riau, 18 April 1972, mengutip Kompas, itu bukanlah sosok baru di politik. Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Kepulauan Meranti, dia merupakan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019.

Adil kembali terpilih sebagai legislator DPRD Provinsi Riau melalui Pemilu 2019. Namun, baru setahun menjabat, dia mundur karena memilih maju sebagai calon bupati Kepualauan Meranti.

Pada Pilkada Kepulauan Meranti 2020, Adil bersama wakilnya, AKBP (Purn) Asmar menang dengan perolehan suara 38,4 persen.

Adil dulunya merupakan politisi Partai Hanura. Dia lantas pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan tahun 2021 bergabung ke PDI Perjuangan (*)

Editor: Arifin BH