SURABAYA (Lenteratoday) – Meski kalangan DPRD Jatim mengapresiasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022, namun bukan berarti tanpa catatan. Untuk itu, anggota DPRD Jatim, Hadi Dediyansah ada beberapa catatan yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk pembangunan Jatim ke depan.
Politisi yang akrab dengan sapaan Cak Dedi ini menyebutkan beberapa catatan tersebut antara lain adalah terkait dengan Bank Jatim. Dia menandaskan, memang tidak dipungkiri jika selama ini Bank Jatim telah banyak mendapatkan penghargaan. Namun, untuk meningkatkan kinerja, Bank Jatim membutuhkan jajaran direksi yang masih muda dan memiliki visi ke depan yang cukup bagus.
Menurut, Politisi dan Partai Gerindra ini, jajaran direksi Bank Jatim banyak didominasi oleh orang tua. Sehingga belum ditemukan gebrakan yang cukup luar biasa. Terlebih lagi, lanjutnya, Direktur Bank Jatim juga bukan dari Jatim, sehingga tingkat rasa kepemilikan akan Bank Jatim sebagai bank milik daerah masih kurang. Seharusnya, kata Cak Dedi, Gubernur Khofifah mengangkat sosok putra daerah dalam memimpin Bank plat merah milik Jawa Timur.
Selain itu, Cak Dedi yang juga Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2022, juga menilai bahwa Bank Jatim masih cukup tertutup dalam sirkulasi keuangannya. Termasuk diantaranya adalah dalam penguatan modal para pelaku usaha. "Kita bisa mengetahui Jawa Timur bisa maju atau tidak tergantung kondisi di lapangan, sirkulasi uangnya seperti apa. Bank Jatim banyak tertutupnya dan tidak membuka ke masyarakat," ucap Cak Dedi, Senin (3/4/2023).
Catatan kedua adalah terkait dengan kebencanaan. Menurut Cak Dedi, banyak alat pendukung penanganan kebencanaan yang dimiliki BPBD Jatim tak teurus dengan baik, bahkan belum ada perhatian khusus dari Pemprov Jatim.
"Banyak alat pendukung bencana yang dimiliki BPBD kurang bagus dan ini perlu di ganti," ucap Cak Dedi yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Selanjutnya adalah persoalan birokrasi yang ada di tubuh Pemprov Jatim sendiri. Pasalnya sampai saat ini masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki kepala secara devinitif. OPD OPD tersebut masih dipimpin oleh Penjabat (PJ). Padahal, selama ini telah berulang kali dilakukan asesmen untuk pengisian jabatan tersebut, tapi sampai saat ini masih juga belum terisi.
"Katanya di usulkan penempatan eselon tiga tetapi sampai sekarang belum terealisasi," tandasnya.
Dia juga menyoroti perhatian pemprov Jatim terhadap budaya. Salah satunya adalah banyaknya asset asset pemprov Jatim yang terkait dengan pelestarian budaya namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Dia menandaskan, sebenarnya di daerah-daerah tentunya ada budaya yang bisa menjadi kearifan lokal sebagai asset budaya daerah. Akan tetapi kearifan lokal ini belum bisa digarap dan dibangkitkan ke permukaan.(*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
