SURABAYA - Anggota DPRD Jatim Daniel Rohi menilai saat inidaerah di Malang Raya belum siap memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial BerskalaBesar). Pasalnya, segala persyaratan untuk dilakukan PSBB, belum terpenuhi diMalang Raya.
”PSBB ini terkesan didorong oleh Bu Gubernur. Tidakberangkat dari kebutuhan daerah. Saya dapat info, Bupati Malang awalnya tidaksetuju PSBB, tapi kemudian dipanggil rapat di Gedung Grahadi (rumah dinasGubernur Jatim), lalu setuju,” ujar politisi PDIP yang terpilih dari daerah pemilihanMalang Raya tersebut.
Daniel mencontohkan belum siapnya mekanisme penyaluranbansos untuk masyarakat Malang Raya. ”Sampai saat ini ketika saya turun dapil ,data calon penerima bantuan masih amburadul. Ada persyaratan yang harusdipenuhi dalam penerapan PSBB,” jelasnya.
”Bansos hanya salah satu elemen yang harus dipersiapkan.Masih banyak hal yang belum siap di Malang ini. Misalnya, PSBB ini kan harusdiiringi langkah strategis penanganan aspek medis, perluasan tes misalnya,”ujarnya.
Seperti diketahui, surat persetujuan penetapan PSBB untukkawasan Malang Raya telah disetujui Menteri Kesehatan lewat SK NomorHK.01.07/Menkes/305/2020 tanggal 11 Mei 2020, tentang Penetapan PSBB di KotaMalang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. SK Menteri Kesehatan itu membutuhkanregulasi berupa peraturan bupati dan peraturan wali kota di kawasan itu sebagaidasar pedoman teknis pelaksanaan PSBB.
Daniel meminta semua pihak belajar dari PSBB di SurabayaRaya yang tidak efektif dalam membendung peningkatan kasus Covid-19. ”Belajardari Surabaya Raya, ternyata ketika PSBB di berlakukan malah jumlah pasiennyabertambah terus. Kultur masyarakat Surabaya Raya dan Malang Raya tentunya sama.Jadi saya pesimistis jika PSBB diberlakukan bisa menurunkan pasien positifCovid-19,” jelasnya.
”Makanya, seharusnya kalau mau menerapkan PSBB di wilayahlain, Bu Gubernur evaluasi dong berdasarkan apa yang terjadi di Surabaya Rayaagar bisa jadi pelajaran bagi Malang Raya,” ujarnya.
Dia meminta Pemprov Jatim lebih kreatif, seperti halnyaPemprov Jateng yang melakukan pembatasan dengan konsep pendekatan berdasarkankarakteristik dan kearifan lokal.
”Jangan malu belajar ke Jateng, di sana konsepnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Demikian pula di Bali yang dipuji Presiden Jokowi lewat peran aktif desa-desa adatnya. Jadi Bu Gubernur jangan terkesan memaksakan PSBB yang berdasarkan kasus di Surabaya tidak efektif. Karena toh Presiden Jokowi sangat mengapresiasi improvement-improvement seperti yang dilakukan Jateng dan Bali,” ujarnya (ist)
.jpg)
.jpg)
