PALANGKA RAYA (Lenteratoday) – Pada Rabu, 22 Februari 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Prov. Kalteng, melakukan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi yang digelar di Aula DPPKBP3APM Kota Palangka Raya.
Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) ini dihadiri dan mendapat dukungan dari Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Norhaini.
"Kami sangat mendukung kegiatan sosialisasi dan advokasi ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak," papar Norhaini, Rabu (22/2/2023).
Sebagaimana kita ketahui, ia menuturkan, Indonesia adalah negara yang memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks, termasuk permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dengan adanya Forum PUSPA, Norhaini melanjutkan, menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Terbentuknya Forum PUSPA ini menjadi kekuatan bersinergi dalam mendorong upaya penanganan permasalahan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya.
Selain itu untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya melalui lembaga masyarakat dan dunia usaha.
"Harapannya Forum PUSPA menjadi langkah awal dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan memberdayakan perempuan dan perlindungan anak," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DP3APPKB Prov. Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi Forum PUSPA di Kota Palangka Raya.
Dengan terbentuknya Forum PUSPA ini, ia berharap, pihaknya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, untuk bekerjasama mengatasi permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak.
"Dengan demikian nantinya akan terbentuk kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah setempat,” pungkas Linae. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
