JAKARTA (Lenteratoday)-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak di awal tahun sangat moncer. Dikatakannya angkanya tembus Rp 162,23 triliun atau setara dengan 9,4 persen dari target APBN 2023 Rp 1.718 triliun.
Hal tersebut ditopang oleh kegiatan ekonomi yang terus meningkat serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)."Penerimaan pajak sampai akhir Januari 2023 Rp 162,23 triliun. Ini menggambarkan di satu sisi kita melihat pemulihan ekonomi yang bagus dan reformasi UU HPP yang sudah mulai dilaksanakan memberikan kontribusi dari sisi pencapaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (22/2/2022).
Bendahara negara tersebut merinci PPh non migas naik 28,03 persen atau mencapai Rp 78,29 triliun, PPN dan PPnBM naik 93,86 persen atau mencapai Rp 74,64 triliun, PBB dan pajak lainnya naik 118,72 persen atau mencapai Rp 1,29 triliun.
Di sisi lain, PPh migas mengalami penurunan 10,09 persen atau mencapai Rp 8,03 triliun. Pasalnya, harga komoditas minyak dan gas mengalami penurunan.
"Pemulihan ekonomi masih tergambar dan tertangkap dari penerimaan pajak kita yang mengalami kenaikan sangat tinggi," terang dia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, secara umum hampir semua jenis pajak tumbuh di Januari 2023 seperti PPh 21 tumbuh 22,31 persen, PPh 22 impor tumbuh 10,18 persen, PPh badan tumbuh 44,06 persen.
Kemudian PPh 26 tumbuh 57,31 persen, PPh final tumbuh 13,38 persen, PPN dalam negeri tumbuh 144,67 persen dan PPN impor tumbuh 18,45 persen. Sementara itu, PPh OP terkontraksi 10,21 persen karena pembayaran ketetapan pajak tidak berulang pada tahun 2023.(*)
Reporter:dya,rls /Editor: widyawati
.jpg)
.jpg)
