PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya terkesan lambat dan sangat terbatas setiap tahunnya. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan ke instansi terkait.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B. Sidau, menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota setempat berupaya untuk aktif mencari dana ke pemerintah pusat agar bisa membantu pembangunan di daerah.
"Disini diperlukan kejelian instansi terkait dalam rangka mencari dana dari pusat yang bisa dibawa ke daerah untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya, seperti peningkatan jalan dan drainase," papar Dudie, Rabu (8/2/2023).
Selama ini, ia melanjutkan, karena keterbatasan anggaran tersebutlah maka Kepala Daerah setempat terpaksa harus membagi usulan- usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang ditampung baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan di daerah setempat.
Karena terbatasnya anggaran yang bisa dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur, inilah yang menyebabkan Pemkot harus menyelesaikan pembangunan di Kota Palangka Raya dengan cara dicicil setiap tahunnya dan mendahulukan yang menjadi usulan prioritas.
"Kami menilai langkah yang dilakukan Kepala Daerah setempat sudah cukup baik dalam meningkatkan perkembangan infrastruktur dalam beberapa tahun ini meskipun sempat terhalang kondisi Pandemi Covid-19," ungkapnya.
Ia melanjutkan, bukti nyata dapat terlihat dari adanya sejumlah jalan dan drainase di beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Palangka Raya, yang sudah dilakukan perbaikan atau peningkatan sesuai usulan masyarakat di wilayah bersangkutan.
Sementara itu, Dudie menghimbau kepada masyarakat Kota Palangka Raya yang usulan di wilayahnya belum terakomodir, agar bisa bersabar. Sebagai legislatif dan wakil rakyat, pihaknya akan terus berusaha memperjuangkan usulan-usulan masyarakat, baik melalui pokok-pokok pikiran rakyat atau program dari pihak eksekutif.
"Tentu kita semua ingin infrastruktur dan pembangunan di Kota Palangka Raya berjalan lancar, namun karena keterbatasan anggaran, usulan masyarakat akan dipenuhi satu demi satu, dan diakomodir pada tahun- tahun selanjutnya," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
