KEDIRI (Lenteratoday)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri memberikan kesempatan komplain kepada masyarakat terhadap 138 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilantik, Selasa (24/1/2023). Namun komplain yang dilayani hanya terkait rekam jejak anggota PPS saja.
Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi usai acara pelantikan anggota PPS di Hotel Lotus Garden. Pelantikan dihadiri komisioner KPU Kota Kediri, Walikota Abu Bakar dan perwakilan Forkopimda.
Dijelaskan dari 138 PPS yang dilantik akan disebar di 46 kelurahan di Kota Kediri, masing-masing kelurahan 3 PPS. Dijamin perekrutan PPS sesuai aturan, transparan dan mekanisme yang benar. Pendaftaran juga melalui aplikasi Siakba.
Dari 138 PPS yang dilantik 48,5 persen adalah perempuan, tidak ada dari kaum disabilitas. Sampai pendaftaran ditutup, tidak ada kaum disabilitas yang mendaftar. PPS Pemili 2024 ini bertugas selama 14 bulan sejak 24 Januari 2023-4 April 2024.
“Untuk perwakilan disabilitas di mana sebenarnya kita sudah mengumumkan dan kita sudah sudah menghubungi komunitas disabilitas. Tapi saat waktu berjalan tidak ada yang daftar,kita tetap memberikan akses pada saat itu kepada disabilitas, juga tidak ada yang memberikan alasan kenapa tidak ada yang daftar,” ujar Palupi.
Soal komplain terhadap PPS yang telah dilantik dari masyarakat, Palupi menilai hal biasa. KPU hanya menerima komplain terkait rekam jejak PPS. “Jadi kalau ada PPS yang sudah kita pilih misalnya ternyata rekan jejaknya kurang baik, maka bisa diganti, Namun bila rekam jejak cukup bagus, ya tetap jalan terus,” paparnya.
Usia PPS Kota Kediri berada di rentang usia 20-50, sesuai ketentuan 17-55. Sebagian besar adalah generasi muda dan pemula sebagai PPS, belum punya pengalaman dalam pemilu.
Mereka harus banyak belajar dan bersosialisasi ke masyarakat terkait dengan kewilayahannya. Kelemahan mereka rata-rata masih belum paham wilayahnya. “Ini yang lebih kita tekankan, supaya PPS paham wilayah,” ujar Palupi.
PPS juga harus lebih dekat kepada warganya, lebih dekat kemudian dengan peserta pemilu yang berada di kelurahan masing-masing. Juga dengan pejabat-pejabat di wilayah mereka. “jangan sampai nanti ada pejabat yang ada di wilayah mereka tidak masuk di dalam daftar pemilih. Nah ini sangat kita antisipasi,” imbuh Palupi.(*)
Reporter: Gatot Sunarko /Editor:Widyawati
.jpg)
.jpg)
