PALANGKA RAYA (Lenteratoday) -Aspirasi maupun usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) harus disikapi dan ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Terkait hal ini, usulan dari Anggota Dewan Rakyat Provinsi Kalteng mengenai adanya dana sharing antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditanggapi positif oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha.
"Sudah seharusnya Pemprov dengan Kabupaten/Kota bersinergi dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang telah dijaring lewat reses," papar Ridha, Selasa (10/1/2023).
Ia menuturkan, dalam merealisasikan aspirasi tersebut tentunya kewenangan ada pada masing-masing pihak. Namun demikian jika ada sharing kegiatan dan dana, tentunya kemungkinan untuk ditindaklanjuti akan lebih besar meskipun ada keterbatasan anggaran.
Ridha melanjutkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan mayoritas masih terkait peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian, perikanan, UMKM, infrastruktur serta peningkatan sarana ibadah.
"Aspirasi- aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses dewan, sebagian tergolong cukup vital dan sangat berdampak pada kegiatan sehari- hari masyarakat, karena itu memang perlu diperhatikan oleh Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota," jelasnya.
Sebagai contoh, ia mengatakan, saat melakukan reses bersama Anggota Dewan lainnya dari Dapil II, ke Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, masyarakat disana yang mayoritas bekerja sebagai petani, mengusulkan pengadaan alat-alat pertanian seperti traktor mini dan hand traktor, agar bisa mengolah lahan pertanian dengan lebih maksimal.
Ridha meneruskan, usulan tersebut akan relatif lebih lambat direalisasikan jika hanya ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Kota saja pemerintah daerah. Tapi jika ditindaklanjuti bersama dengan Pemprov dan adanya dana sharing, tentu akan bisa lebih cepat terwujud.
"Semoga usulan terkait dana sharing tersebut bisa dipertimbangkan dan diperhatikan baik oleh Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, demi terealisasinya aspirasi masyarakat, terutama yang mendesak," pungkasnya.
Reporter : Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
