MALANG (Lenteratoday) -Jelang 100 hari tragedi Kanjuruhan, sebanyak 28 keluarga korban datangi audiensi bersama Pimpinan DPRD Kota Malang, untuk terus menuntut jelasnya titik keadilan. Meskipun begitu, beberapa keluarga korban mengaku pasrah, terhadap jalannya proses hukum selama ini.
Salah satu keluarga korban, Hari Setyono, ayah dari (almh.) Pradina Astrida menuturkan, Pradina meninggalkan 2 orang anaknya yang masih balita. Hari mengaku, hingga saat ini cucu-cucunya tersebut masih mencari keberadaan ibunya yang telah meninggal dunia.
“Saya gak nuntut apa-apa. Cuma nuntut kesejahteraan bagi anak-anak korban terutama cucu saya, ada dua. Mereka sekarang trauma, gak bisa apa-apa, selalu menanyakan mama dimana,” ujar Hari, yang tak kuasa menahan pilu saat menyampaikan aspirasinya, dihadapan Pimpinan DPRD Kota Malang, Selasa (3/1/2022).
“Mama kerja, nak,” hanya kata-kata tersebutlah yang mampu disampaikan oleh Hari, kepada 2 orang cucunya setiap hari.
“Dia sekarang cuma di dalam kamar, gak mau keluar. Disuruh makan ya cuma jawab iya. Soal keadilan, saya yakin pemerintah tau. Nanti biar Allah yang beri keadilan jika mereka gak mengakui,” pasrahnya.
Hal yang sama juga diungkap oleh ayah korban meninggal dunia (almh.) Astrid Nafisa, yakni Kukuh Arifin. Menurutnya, selama ini proses hukum terkesan menggantung. Alhasil, pihaknya menginginkan pengoptimalan peran pemerintah untuk kembali melihat sisi psikis keluarga korban yang ditinggalkan.
“Kami sebagai warga sudah menyampaikan uneg uneg kami yang selama ini mengganjal. Dimana, hukum selama ini masih menggantung. Jadi kami mengadu ke dewan,” ungkap Kukuh, ditemui pada kesempatan yang sama.
Menanggapi gelar pendapat dari para keluarga korban tragedi 1 Oktober 2022 tersebut. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, trauma healing akan menjadi prioritas utamanya yang diberikan kepada keluarga korban.
Pihaknya mengaku akan menggandeng Polresta Malang Kota dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pengaktifan kembali relawan trauma healing nantinya.
“Yang menjadi prioritas adalah trauma healingnya. Tadi sudah kelihatan dan sudah saya minta nomornya. Nanti pihak Polresta, dalam hal ini perlindungan ibu dan anak di Polresta akan memberikan pendampingan trauma healing pada mereka,” terang Ketua DPRD Kota Malang ini.
Made kemudian menyebutkan terdapat beberapa hal yang diperoleh atas audiensi tersebut. Pertama, pihaknya menekankan mengenai proses keadilan hendaknya agar diserahkan kepada pihak berwajib sembari menunggu jalannya persidangan.
Kedua, terkait dengan kesejahteraan para keluarga korban. Made mengungkap akan menggunakan dana Belanja Tidak Langsung (BTT) untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung kesejahteraan keluarga korban.
“Anggaran kita untuk tragedi Kanjuruhan ini sebenarnya masih ada, yang kita taruh di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) lewat BTT. Kemarin kita anggarkan 2 miliar disitu. Kalau di laporan terakhir, itu baru terserap Rp 600 juta. Berarti masih ada anggaran. Nanti akan kita berikan di yang butuh pekerjaan, maka akan lewat Diskopindag, lewat pelatihan UMKM. Ke Dinsos juga ada nanti,” urainya.
Made menjelaskan kesiapan Pemkot Malang dalam memberikan dampingan hukum. Sesuai dengan Perda Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Hal ini ditujukan agar tidak ada oknum-oknum yang menunggangi keluarga korban demi kepentingannya sendiri.
“Tadi juga mereka menginginkan agar proses persidangan nantinya disiarkan secara live. Seperti kasus Sambo yang saat ini sedang berjalan. Jadi, biar mereka tahu secara langsung, mengikuti secara langsung. Mengawasi secara langsung, biar tidak katanya-katanya saja,” tandasnya (*)
Reporter: Santi Wahyu|Editor:Arifin BH
.jpg)
.jpg)
