MALANG (Lenteratoday) – Penghujung tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengungkapkan kejelasan pembangunan Pasar Besar Kota Malang mulai menunjukkan progress yang baik.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, kejelasan progress pembangunan Pasar Besar hanya tinggal menunggu Perjanjian Kerjasama (PKS) baru. Setelah sebelumnya pihak PT Matahari Department Store TBK, resmi memutus hubungan kerjasama dengan pihak Pemkot Malang.
“Yang ada progresnya itu justru Pasar Besar. Pasar Besar itu tinggal nunggu PKS baru. Di mana pihak matahari sudah memutus kerjasama, sehingga akan segera kita anggarkan. Nah, ini sekarang kita anggaran DEDnya dulu,” ungkap Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, saat dikonfirmasi langsung oleh awak media, Sabtu (3/12/2022).
Made kemudian menyampaikan, pembangunan Pasar Besar nantinya akan mendapat sokongan dana dari pemerintah pusat. Pasalnya, Menteri Perdagangan (Mendag RI) juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi Pasar Besar, Kota Malang. Maka dari itu, besar kemungkinan bahwa pada tahun 2023 mendatang, pembangunan Pasar Besar dapat segera direalisasikan.
“Pak Wali sudah membangun komunikasi dengan kementerian perdagangan. Supaya bisa mendapat bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nah kemarin udah di tinjau langsung oleh Pak Menteri, langsung turun ke lapangan. Semoga tahun 2023 nanti sudah ada bantuan turun sehingga bisa segera di bangun,” ujarnya.
Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyatakan, apabila anggaran dari pusat tidak kunjung turun setelah dilakukannya proses Detail Engineering Design (DED). Maka pembangunan akan tetap dilakukan dengan menggunakan opsi kedua, yakni penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
“Tetapi kalau tidak, setelah DED ini selesai yang penting kami dari sisi dewan tetap ada dua opsi. Yaitu dibiayai oleh APBN dan di biayai oleh APBD,” cetusnya.
Lebih lanjut, Ketua DPC PDIP Kota Malang ini juga menyebutkan, apabila pembangunan Pasar Besar nantinya menggunakan APBD. Maka kemungkinan pelaksanaan pekerjaan akan membebani APBD lebih dari 1 tahun. Yang artinya, proses pembangunan baru dapat dilaksanakan di tahun 2024.
“Kalau pakai APBD mungkin multi years, baru bisa di bangun di tahun 2024. Karena sekarang anggaran 2023 masih berupa DED saja. Untuk DED dan persiapan persiapan analisis dampak lingkungan (amdal) lalin, amdal lingkungan, dan DED bangunannya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dikatakan oleh Made, saat ini pihak Pemkot Malang tengah menunggu kepastian pembiayaan Pasar Besar dari pemerintah pusat. Namun, ia memastikan kembali bahwa anggaran DED Pasar Besar telah masuk dalam APBD 2023.
“Iya, menunggu APBN. Tapi sudah kita buatkan pembiayaan DED dan amdal lalin sama amdal lingkungannya di tahun 2023. Kemarin sudah ada 3 anggaran itu, masih aggaran persiapan perencanaan saja,”
Terlepas dari penjelasan mengenai Pasar Besar. Made juga menuturkan terkait status Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, yang sampai saat ini masih menunggu legal opinion (LO) dari pihak KPK. Walhasil, menurutnya tidak akan ada anggaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan pasar Blimbing dan Gadang, di tahun 2023 nanti.
“Untuk pasar gadang dan blimbing masih menunggu LO dari KPK. Jadi dewan tidak akan menganggarkan. Kalaupun menganggarkan pasti tidak akan dieksekusi, daripada jadi SILPA akhirnya tidak menganggarkan untuk kegiatan yang lain,” tandasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
.jpg)
.jpg)
