Pemkot Malang Pasang Target PAD 2023 Rp 1 Triliun, DPRD: Kita Dukung tapi Banyak Syaratnya

MALANG (Lenteratoday) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berani pasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1 triliun lebih pada APBD 2023. Angka tersebut naik hampir 100% dari capaian APBD 2022, yakni sebesar Rp 563 miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku sempat meragukan proyeksi PAD tersebut. Namun pihaknya menegaskan akan tetap mendukung dengan banyak persyaratan yang harus dikerjakan oleh Pemkot Malang.

“Kita lebih banyak di PAD kemarin (pembahasannya). Karena yang tahun ini PAD kita cuma 563 miliar, kok berani masang Rp 1 triliun lebih itu kenapa? Kita kejar, mereka optimis, yasudah kita dukung tapi dengan banyak persyaratannya,” ungkap Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, ditemui usai memimpin Rapat Paripurna dengan Agenda Penandatanganan APBD Kota Malang TA 2023, Senin (28/11/2022).

Made menjelaskan keraguannya apabila target PAD pada APBD 2023 tidak berhasil dipenuhi oleh Pemkot Malang. Menurutnya, hal tersebut akan berpengaruh pada penyusunan anggaran belanja daerah. Sebab, sebelumnya Pemkot Malang hanya mentargetkan sebesar Rp 2,4 triliun pada APBD 2023, namun pada hasil pembahasan naik menjadi Rp 2,8 triliun.

“Kelihatan dari APBD kita naik dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 2,8 triliun. Dari PAD semua naiknya, persis kenaikan PAD kita 400 miliar sehingga APBD kita naik. Ini yang kita takutkan seandainya tidak tercapai, otomatis yang sudah kita susun untuk belanja akan terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Made menyebutkan pemaksimalan target tersebut harus dibarengi dengan beberapa syarat mutlak, yang disampaikan oleh anggota fraksi DPRD kepada Pemkot Malang. Yakni dengan diberlakukannya Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dan kita harapkan Ranperda PDRD dan Ranperda PTSP sebagai syarat mutlak harus selesai setelah ini. Dewan akan menggarap itu karena pansusnya sudah terbentuk. Maksimal 15 Desember besok harus sudah kita selesaikan dan ini sebagai syarat dari Bapenda serta OPD penghasil untuk menaikkan PAD itu,” urainya.

Sebelumnya, Made menaruh target PAD yang dianggap lebih realistis untuk dicapai oleh Pemkot Malang, yakni sebesar Rp 850-900 miliar. Namun, dikarenakan Pemkot Malang dinilai dapat bekerja serius dalam pemaksimalan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terakhirnya, maka Made mengaku telah membuat titik tengah kesepakatan. Yakni adanya evaluasi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada pertengahan 2023 mendatang.

“Tapi ini masih kemarin ketemu titik tengahnya, nanti di PAK akan kita evaluasi lagi. Di bulan Juli atau Agustus (2023) akan ketahuan ini akan tercapai atau tidak. Mereka (Pemkot) optimis karena situasi perekonomian membaik. Terus kemudian perhitungan yang mantap dari pemasukan pajak. Mereka yakin mampu untuk menaikkan itu,” tandasnya.

Terlepas dari penjelasan DPRD atas naiknya target PAD Kota Malang tahun 2023. Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan, dengan kenaikan target APBD 2023. Maka pihaknya akan berkomitmen tinggi untuk mengoptimalkan pendapatan, terlebih di sektor pajak. Sutiaji juga menyebut bahwa target APBD 2023 dapat dianggap sebagai prestasi selama masa kepemimpinannya.

“Jadi APBD 2023 termasuk APBD tertinggi di masa pemerintahan. 2018 dulu kami di angka Rp 1,8 triliun tapi sekarang masuk Rp 2,8 triliun. Jadi ada kenaikan 1 triliun. Dan kami bersyukur karna kami juga perlu komitmen tinggi untuk optimalisasi pendapatan yang naik itu. Ini prestasi kita semua,” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji, ditemui pada kesempatan yang sama.

Diharapkannya, dengan target APBD 2023 yang naik agar para anggota DPRD senantiasa untuk terus mengawal proses pendanaan. Sutiaji juga mengatakan bahwa tujuan dinaikkannya APBD 2023 adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Harapannta dewan anggota DPRD untuk kawal terus, support supaya kita semua mendapatkan pendanaan yang semakin hari makin baik. Goalnya adalah ketika APBD kita tinggi, tentu harapannya kesejahteraan masyarakat kita bisa naik,” cetusnya.

Diakhir, Wali Kota mengakui masih banyak 'PR' yang harus diselesaikan pada RPJMD 2023 mendatang. Diantaranya yakni, pengentasan pengangguran dan kemiskinan, aktivasi UMKM dan E-Commerce yang harus dikuatkan, pengaktivan Malang Creative Centre (MCC) serta masalah penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur yang turut menjadi prioritasnya. (*) 

Reporter: Santi Wahyu | Editor:Widyawati