SURABAYA (Lenteratoday) - Komisi B DPRD Kota Surabaya mengharapkan pemerintah mengalokasikan 40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk pemberdayaan UMKM, supaya mampu terserap maksimal dan tetap sasaran.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Rabu, mengatakan alokasi anggaran tersebut diharapkan mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi para pelaku UMKM. "Tentunya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro di Surabaya," kata Anas, dikutip dari antara, Rabu (23/11/2022).
Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya untuk penyerapan anggaran UMKM supaya maksimal dan tepat sasaran. Cara tersebut mulai dari menggelar pelatihan yang diikuti dengan pendampingan kepada para pelaku UMKM mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi sampai pemasaran.
Selain itu, lanjut Anas, melalui Perda Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) yang sudah disahkan itu, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada bank BUMD tersebut sebesar Rp10 miliar di tahun 2022 dan Rp50 miliar di tahun 2023.
"Penyertaan modal tersebut penggunaannya diprioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Bunganya ringan dan syaratnya mudah. Cukup datang ke BPR SAU," ujar dia.
Supaya kredit tersebut terserap maksimal, Anas meminta supaya BPR SAU intens melakukan sosialisasi agar para pelaku UMKM tidak terlilit hutang ke pinjol (pinjaman online) atau rentenir dengan bunga tinggi. "Supaya para pelaku UMKM ini bisa tumbuh bukannya terpuruk akibat hutang," kata dia.
Anas menegaskan Komisi B yang membidangi perekonomian ini akan serius mengawal pemberdayaan UMKM yang sudah diprogramkan anggarannya lewat APBD 2023, sehingga penggunaannya betul-betul untuk pemberdayaan UMKM.
"Ekonomi yang cenderung stagnan di masa pandemi, sekarang diharapkan bisa tumbuh dan bergerak. UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi," kata dia. (*)
Sumber : Antara | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
