Soal Beasiswa S1 Guru PAUD, Komisi A DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran Pendidikan Pemkot

SURABAYA (Lenteratoday) - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberikan beasiswa S1 untuk para guru PAUD, ditanggapi oleh anggota dewan. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafii mengatakan, rencana itu dinilai belum jelas dalam hal anggaran maupun konsekuensi yang nantinya harus ditempuh.

Imam Syafii mengungkapkan, peningkatan jenjang pendidikan bagi guru atau Bunda PAUD sudah pernah diwacanakan sebelumnya. “Saat kami turun ke bawah, bertemu dengan para Bunda PAUD sudah ada iming-iming dari pihak pejabat Dinas Pendidikan pada masa sebelum dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi,  agar para bunda PAUD menempuh pendidikan S1. Bila mereka sarjana, insentifnya akan ditambah,” papar Imam Syafii, di ruang kerja Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (8/11/2022).

Namun sayangnya, janji tersebut belum terealisasi hingga saat ini. “Padahal suah banyak bunda PAUD yang kemudian menempuh S1 dengan biaya sendiri, dengan harapan insentif akan ditambah,” ujarnya.

Menurutnya rencana ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Ada konsekuensi yang harus dipikirkan untuk realisasi rencana tersebut. Pertama, apabila guru PAUD sudah menempuh pendidikan sarjana atau S1, maka tentunya insentif atau honor guru PAUD disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Sementara hingga kini, guru PAUD masih menerima insentif yang sama sejak lama, yaitu Rp 500 ribu per bulan. “Kalau memang ingin meningkatkan kualitas guru PAUD, tentu perlu pula memikirkan nilai insentif yang mereka peroleh,” ucapnya.

Selain itu, Imam mengingatkan, pihak Pemkot juga harus memikirkan anggaran mana yang akan dipakai untuk realisasi rencana tersebut. Pasalnya, hingga tahun 2023 nanti, banyak pos anggaran yang harus dikepras untuk memenuhi rencana pembelanjaan.   

Lebih lanjut, politisi Nasdem ini memaparkan, untuk anggaran pendidikan tahun 2021-2022 banyak terserap  kebutuhan jenjang SD dan SMP. Di antaranya, beasiswa dan pemberian  seragam untuk siswa SD dan SMP dari kalangan MBR. “Untuk tahun depan, juga masih akan melanjutkan program beasiswa bagi pelajar SMA/SMK sederajat dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya mendapat seagam, para pelajar juga akan mendapat uang untuk kebutuhan sekolah sebesar  Rp 200 ribu per bulan,” papar Imam.

Program beasiswa untuk pelajar SMA / SMK ini sudah berjalan pada anggaran 2022, dengan kuota 12.000 pelajar, namun hanya terserap pada 3.000 pelajar.

Kurang terpenuhinya target  kuota yang disediakan pada tahun anggaran 2022, menurut Imam, bisa jadi karena prosedur yang terlalu sulit untuk dipenuhi para orang tua dari kalangan MBR. Selain itu, faktor kurangnya sosialisasi juga bisa menjadi penyebab anggaran pendidikan tersebut gagal memenuhi target.

“Seharusnya pihak Pemkot ‘turun gunung’ untuk menemukan siswa kurang mampu atau yang membutuhkan bantuan tersebut, tidak hanya menunggu siswa mendaftar. Karena bisa jadi, para siswa MBR tersebut tidak mengetahui tentang program Pemkot ini, artinya, sosialisasi yang dilakukan pihak Pemkot belum sampai pada seluruh masyarakat,” tambahnya.

Hal ini, menurut Imam, seharusnya masih menjadi fokus dari Pemkot dalam bidang pendidikan, bagaimana agar program ini bisa terlaksana dengan baik dan anggaran benar-benar terserap secara maksimal ke kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. (*)

Reporter :  Endang Pergiwati | Editor:Widyawati