JAKARTA (Lenteratoday) – Memenuhi panggilan Dewan Kehormatan PDIP, Ganjar Pranowo mendatangi kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Ganjar diminta klarifikasi soal pernyataan kesiapannya menjadi calon presiden saat diwawancara salah satu stasiun televisi swasta, Senin (24/10/2022) kemarin.
Dari pertemuan tersebut, Ganjar dijatuhi sanksi teguran lisan oleh PDIP. Gubernur Jawa Tengah itu pun menerima sanksi partai dan mengatakan akan memperbaiki komunikasi publiknya.
Pengamat politik dari Universitas Andalas Ilham Azre menilai pemanggilan dan sanksi dari PDIP itu menunjukkan sikap partai yang mulai melunak ke Ganjar.
Menurut Ilham, PDIP tak mau gegabah dengan terus-menerus bersikap keras ke Ganjar dengan memanggilnya secara langsung ke kantor DPP. Padahal, kata dia, PDIP kerap memberikan teguran secara terbuka di media saat kadernya itu dinilai melewati batas, terutama soal urusan pencalonan presiden.
Ia berpendapat sikap PDIP justru tampak lebih keras ke 'Dewan Kolonel' yang dibentuk sejumlah elite PDIP di DPR untuk mendukung Puan Maharani sebagai kandidat calon presiden 2024.
"Kalau saya melihatnya agak soft teguran kepada Ganjar dibandingkan sebelumnya adanya Dewan Kolonel itu tertulis, ini agak soft," kata Ilham.
Ilham mengatakan PDIP memang perlu mengambil langkah rasional untuk menentukan capres 2024. Sebab, jika dibandingkan dengan Puan, nama Ganjar selalu berada di puncak bursa capres berbagai survei nasional.
"Belajar dari keterpilihan Pak Jokowi (Presiden Jokowi), juga melihat beberapa daerah PDIP, saya rasa rasional juga untuk melihat kondisi politik pada 2024," katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Menurut Adi, teguran PDIP ke Ganjar kali ini tidak terang-terangan seperti sebelum-sebelumnya. Ganjar justru dipanggil ke kantor DPP untuk dimintai klarifikasi.
"Dulu Ganjar diserang secara terbuka. Sepertinya urusan teguran ke Ganjar dilakukan tertutup. Tak lagi terbuka seperti sebelumnya," kata Adi.
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin menjelaskan sikap PDIP dalam pemanggilan Ganjar perlu dilihat dalam dua aspek, semiotik dan dramaturgi.
Aspek terakhir sulit untuk dicermati, sebab komunikasi antara Ganjar dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Bidang Kehormatan partai Komaruddin Watubun dilakukan secara tertutup.
Namun, mencermati aspek semiotik hasil pertemuan tersebut, Alvin mengamini sikap PDIP yang mulai melunak ke Ganjar. PDIP dinilai mulai menerima Ganjar dengan mempertimbangkan momentum, popularitas, dan elektabilitas berdasarkan hasil survei.
Alvin menyoroti sejumlah simbol yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut. Mulai dari seragam partai yang dikenakan Ganjar, suasana cair dalam pertemuan lewat foto yang beredar, dan lukisan Megawati yang berada di dinding ruangan pertemuan.
"Saat konferensi pers juga tidak terlihat ada gerak gerik Ganjar yang terlihat tidak nyaman," kata Alvin.
Alvin menjelaskan baju partai yang dikenakan Ganjar menunjukkan bahwa Ganjar menyadari dirinya masih kader PDIP. Kemudian, lukisan Mega yang terlihat dari beberapa foto yang beredar menunjukkan ketua umum mengetahui pertemuan tersebut.
Selain itu, lanjut dia, suasana pertemuan juga berlangsung cair karena Ganjar, Hasto, serta Komaruddin terlihat tersenyum.
"Bisa saya simpulkan bahwa PDIP itu merekognisi Ganjar dengan mempertimbangkan aspek momentum, popularitas dan hasil survei. Bisa dibilang juga mulai melunak," tuturnya.
Alvin meyakini PDIP akan mengumumkan calon presiden mereka menjelang akhir masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023 mendatang.
Menurut dia, pertimbangan cukup rasional. Sebagai pengusung utama Presiden Joko Widodo, PDIP menghormati sisa masa pemerintahan yang baru akan selesai pada 2024.
"Jadi kondisi mikro di internal partai hingga kondisi makro untuk stabilitas sosial politik diperhitungkan oleh PDIP," kata dia.
Ia pun menilai PDIP tak akan menutup mata dengan arus dukungan terhadap Ganjar yang tak bisa dibendung. Beberapa parameternya mulai dari dukungan di daerah-daerah, tingkat popularitas di media sosial, hasil survei, dan adanya deklarasi Ganjar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun, keputusan soal capres tetap berada di tangan Megawati selaku ketua umum.
"Namun, kembali lagi, soal pencapresan tentu PDIP saya lihat solid, yakni menunggu keputusan Megawati," kata Alvin.
Sumber : CNN | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
