Sidoarjo- Ketua panitia kerja (Panja) DPRD Sidoarjo, Chorul Hidayat meminta pada saat PSBB sudah dilaksanakan, tim Gugus Tugas Covid-19 dapat memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo masing-masing Rp 500 ribu.
Kalau dihitung secara gamblang penduduk sekitar 2,4 juta jiwa, artinya ada sekitar 1 juta rumah tangga atau KK. Tinggal dikurangi dari TNI-Polri, PNS dan para pengusaha serta masyarakat yang berkecukupan.
“Menurut kami, semua dihitung saja secara merata. Dengan asumsi Rp 1 juta per KK diberikan BLT sebesar Rp 500.000 pada saat PSBB anggarannya sekitar Rp 500 miliar,” ungkap Dayat saat dikonfirmasi melalui seluler lenteratoday Rabu (22/4/2020).
Menurutnya, jika pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat selama PSBB dihitung 14 hari APBD masih mampu untuk menunjang bantuan tersebut.
"APBD kita masih mampu jika Pemda memberikan bantuan selama PSBB kepada masyarakat sebanyak Rp 500 ribu selama 14 hari," imbuh Dayat.
Ia berpandangan bahwa jika Pemda memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 500 ribu selama PSBB masyarakat akan mendapatkan bantuan secara merata tanpa menimbulkan konfilk sosial.
"Jika bantuan Rp 500 ribu selama PSBB di kucurkan tentunya masyarakat akan mendapatkan secara merata tanpa ada konfilk sosial tentunya yang mendapatkan bantuan tersebut dengan klasifikasi yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 600 ribu serta TNI dan Polri PNS pun juga tidak boleh mendapatkan bantuan tersebut," Kata Dayat.
Sementara tadi siang, Rabu (22/4/2020) Panitia Kerja (Panja) Covid-19 DPRD Sidoarjo menindaklanjuti dugaan selisih harga sembako yang disalurkan tim gugus tugas pemkab sidoarjo dengan melakukan Sidak ke Gudang tempat penyedia bantuan sembako di kawasan Pergudangan safe n lock di lingkar timur Sidoarjo.
Choirul Hidayat Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo tidak mempermasalahkan kontrak dinsos dengan penyedia dilakukan diakhir. Hanya saja pihaknya meminta harus ada transparansi dalam setiap pembelanjaan.
“Karena sekarang memang dalam kondisi darurat ya kami tidak masalah kontrak diakhir, tapi harus transparan. Nanti kita akan sisir satu persatu setelah semuanya selesai, apakah sesuai atau ada permainan,”ungkap Choirul Hidayat Politisi PDI Perjuangan.
Ia juga menambahkan anggaran Rp 40,5 Miliar itu merupakan pagu tertinggi. Bisa saja nanti lebih rendah dari anggaran tersebut.
“Kami memperkirakan harga paling tinggi Rp 138 Ribu itupun sudah termasuk PPN dan PPh,” Pungkas Dayat. (Pin)
.jpg)
.jpg)
