SIDOARJO (Lenteratoday) - Pemkab Sidoarjo menyiapkan dana sebesar Rp 4,6 milyar untuk Bantuan Sosial (Bansos) guna meringankan beban masyarakat akibat dan inflasi kenaikan harga BBM. Bansos bersumber dari APBD ini diberikan kepada pelaku transportasi seperti ojek Online (Ojol) maupun pengemudi angkutan pedesaan. Selain itu juga diberikan kepada para pelaku UMKM serta nelayan, Senin (10/10/2022).
Setidaknya ada 2.244 Ojol yang menerima Bansos sebesar Rp 450 ribu lewat Top up e wallet. Bantuan itu untuk bulan Oktober sampai Desember 2022. Bantuan serupa juga diberikan pada 61 pengemudi angkutan pedesaan maupun dan 862 pengemudi Bentor. Namun bantuan diberikan dalam bentu voucher BBM.
Kemudian, 178 orang nelayan yang juga memperoleh voucher BBM sebesar Rp 450 ribu untuk tiga bulan. Kemudian, ada 930 pelaku usaha mikro dan penjual online yang mendapat bantuan berupa voucher pulsa kuota internet sebesar Rp 300 ribu.
Selain bantuan tunai, Pemkab Sidoarjo juga memberikan bantuan non tunai. Seperti pemberian Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT kepada 2.206 orang serta pembagian pestisida bagi Gapoktan sebanyak 3 ribu kg dan bantuan bibit cabe untuk 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo juga membagikan Sembako sebanyak 7.500 paket dalam Bansos penanganan dampak inflasi kali ini.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, mengatakan Bansos tersebut dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Penganggaran tersebut sesuai petunjuk pemerintah pusat untuk penanganan dampak inflasi. Ia berharap bantuan seperti ini dapat sedikit meringankan biaya hidup masyarakat kecil.
"Ini merupakan petunjuk dari pusat bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum peruntukannya untuk supporting ditingkat bawah dengan pemberian Bansos, kurang lebih Rp. 4,6 milyar,"ujarnya.
Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi genting. Inflasi dan resesi tengah mengancam. Hal itu tidak terjadi ditanah air saja. Namun seluruh belahan dunia mengalaminya.
Dikatakannya inflasi terus merangkak naik. Namun di Jawa Timur masih relatif rendah. Antar 4 sampai 5 persen. Namun tidak dengan wilayah Sumatera yang inflasinya terus merangkak naik antara 7 sampai 8 persen.
"Banyak badai yang akan kita lalui, kalau tahun ini ada inflasi, tahun depan ada resesi dan katanya cukup menakutkan, semester pertama diprediksi 38 persen, semester kedua diprediksi 30 persen,"ujarnya.
Gus Muhdlor berharap badai ekonomi saat ini dapat dihadapi bersama dengan kekompakan. Semua pihak diharapkan mendukung pemberian Bansos seperti ini. Salah satunya ketransparan penerima agar Bansos tersebut tepat sasaran. Masyarakat dapat melapor jika berhak menerima Bansos agar mendapatkannya. Masyarakat yang tidak berhak diharapkan menolak bila tercatat sebagai penerima Bansos. Masyarakat juga diminta melapor bila terdapat penerima Bansos yang bukan haknya. Bisa lapor ke kecamatan, desa maupun call center 112 Sidoarjo.
"Kami ingin mengajak semua camat, semua kepala dinas untuk transparan kalau yang menerima benar-benar orang yang layak mendapatkannya, saya tidak ingin ada cerita yang dapat orang-orang itu saja,"pintanya.
Gus Muhdlor mengatakan masih ada dana Belanja Tidak Terduga/BTT yang dapat dipakai untuk Bansos semacam ini. Untuk itu masyarakat dapat menyampaikan data penerima Bansos yang belum mendapatkannya. Nantinya akan ada validasi kembali oleh Pemkab Sidoarjo. Paguyuban Ojol, Bentor maupun nelayan juga diharapkan dapat melaporkan anggotanya bila belum mendapatkannya.
"Ojol, Bentor maupun nelayan kalau ada data yang baru boleh ditambahkan, nanti divalidasi oleh Dinsos sehingga kalau nanti ada bantuan semacam ini kita dapat mengeksekusinya lebih baik lagi," ucapnya. (*)
Reporter : Angga Prayoga | Editor : Lutfiyu Handia
.jpg)
.jpg)
