MADIUN (Lenteratoday) - Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, menyebut akan mengkaji penggunaan kendaraan listrik merespon himbauan pemerintah pusat yang meminta intansi untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan tersebut.
“Jika nanti daerah diwajibkan untuk pengadaan mobil listrik ya kita akan lakukan,” kata Tontro Pahlawanto, Kamis (22/9/2022).
Namun demikian, Tontro mengatakan hingga saat ini pedoman dari pemerintah pusat terkait mobil listrik untuk kendaraan oprasional penjabat belum ada.
“Karena pada Peraturan Pemerintah (PP) sebelumnya mengunakan standar cc, kalau mobil listrik kan tidak mengunakan cc lagi,” ujar Tontro.
Nantinya pegunaan mobil listrik menurut Tontro bisa menjadi contoh kepada masyarakat agar jika situasi harga BBM naik masyarat ada kendaraan alternatif.
“Terlepas kondisi geografis disini ( Kabupaten Madiun) ini adalah kendaraan alternatif untuk mengurangi dampak kenaikan BBM,” Jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
Inpres itu wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.
Inpres Nomor 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.
Melalui Inpres itu, Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. (*)
Reporter : Wiwiet Eko Prasetyo | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
