MALANG (Lenteratoday) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) bersama DPRD Kota Malang sepakat menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan kenaikan harga BBM ini disuarakan para mahasiswa dengan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (5/9/2022). Atas aksi ini, Ketua DPRD Kota Malang dan enam pimpinan fraksi menyatakan sikap sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa yaitu menolak kenaikan harga BBM.
“Kami mahasiswa mengharap dengan sangat agar bapak dan ibu DPRD dapat mendengarkan kami. Kami hanya ingin didengar, masih banyak masyarakat kesulitan untuk membeli bahan pokok. Sekarang ditambah dengan naiknya harga BBM. Kenapa DPRD yang notabene sebagai perwakilan rakyat malah terkesan tutup telinga,” orasi penuh semangat dari La Rian Hidayat, ketua HMI kota Malang, yang juga menjadi salah satu pemimpin jalannya aksi tersebut.
Massa aksi sampai di depan gedung DPRD Kota Malang pada pukul 14.00 WIB dengan pengawalan ketat dari polisi dan TNI. Selang kurang lebih 1 jam, ketua DPRD kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, bersama enam ketua fraksi datang menemui massa.
Kemudian, massa menyampaikan tuntutan mereka, yaitu meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM, meminta pemerintah untuk mencopot jabatan menteri ESDM, BUMN, Menteri Keuangan, dan Direktur utama PT. Pertamina.
Di lain sisi, ketua KAMI, Muhamad Aziz, menyampaikan ada beberapa pilihan yang diberikan oleh KAMI yang dirasa dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan menunda pembangungan proyek strategis nasional (PSN) 2022. Kemudian menolak kenaikan BBM bersubsidi, dan mendesak pemerintah untuk menurunkan bahan-bahan pokok.
“KAMI sangat mengharap agar pemerintah menunda terlebih dahulu pembangunan 200 proyek dan 12 program di tahun 2022 yang menghabiskan dana Rp 5.500 triliun sampai 2024 nanti, dan menggeser anggarannya untuk kepentingan rakyat. Dampak pergeseran anggaran ini akan betul-betul dirasakan oleh rakyat dibanding dengan dampak dari pembangunan PSN yang memakan waktu serta biaya yang banyak,” ungkap Muhamad Aziz, Senin (5/9/2022).
“Semoga aksi kami hari ini memperjuangkan rakyat betul-betul diperjuangkan (DPRD). Kami mengharap bukan sekedar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, namun juga adanya aksi nyata dari pemerintah,” tegasnya Aziz.
Menjawab beberapa penyampaian tuntutan yang disuarakan oleh ketua HMI dan juga KAMI cabang kota Malang, ketua DPRD kota Malang menegaskan dengan lantang bahwa DPRD kota Malang berada dalam satu suara dengan mahasiswa aksi tersebut, yakni menyayangkan adanya kenaikan BBM yang menjadi beban rakyat Indonesia terkhusus warga kota Malang.
“Ada beberapa perwakilan dari masyarakat yang juga menyampaikan hal yang sama tadi. Intinya memang mengungkap adanya penurunan harga BBM bersubsidi agar seperti semula. Mari kita sama-sama bergerak. Suara HMI dan KAMI akan kami (DPRD) dorong bersama dengan perwakilan fraksi untuk sampai ke pemerintah pusat DPR RI. Kita sepakat bahwa ini memang momen di mana rakyat masih dalam masa pemulihan ekonomi paska Covid-19. Kami pun merasa belum saatnya dinaikkan (BBM). Kita sebenarnya satu suara, kami ini wakil rakyat, wakil masyarakat kota Malang, semua menuntut hal yang sama,” jawab I Made Rian Diana Kartika, ketua DPRD kota Malang saat menemui masa aksi Mahasiswa HMI dan KAMI, Senin (5/9/2022).
Made kemudian menjelaskan bahwa penurunan harga BBM adalah wewenang pemerintah pusat. Namun, DPRD Kota Malang akan selalu mengupayakan antisipasi dampak kenaikan BBM, di antara dengan menahan inflasi agar tidak terlalu tinggi, di mana dalam prediksi nasional jika kenaikan BBM dilanjutkan. Maka, inflasi dapat menyentuh angka 8% dari kedudukan sekarang yakni 4,7%.
“Kalau para mahasiswa sekalian ini punya skema yang sekiranya diperlukan untuk operasi pasar yang efektif dan langsung mengena di masyarakat, monggo disampaikan kepada kami,” jelasnya.
“Oleh karena kita punya suara dan maksud yang sama, kami siap menandatangani apa yang menjadi permohonan dan tuntutan (mahasiswa) dan akan kami teruskan ke sekjen DPR RI yang nantinya akan didistribusikan untuk fraksi DPR RI masing-masing,” tambahnya.
Sebagai informasi, usai menyampaikan tuntutan dan mendapat jawaban dari DPRD kota Malang, perwakilan mahasiswa HMI dan KAMI tersebut menyatakan ultimatum pembahasan setidaknya 3X24 jam untuk pemerintah dapat mengkaji agar menurunkan harga BBM dan atau melaksanakan tuntutan yang diorasikan. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
