DPRD Trenggalek Soroti Fasilitas Puskesmas, Pemerataan Kerja Dokter, hingga Sekolah Tematik

TRENGGALEK (Lentera) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum bagi DPRD untuk mengevaluasi sejumlah kebutuhan pelayanan dasar. Komisi IV menyoroti kelayakan fasilitas puskesmas, pembagian beban kerja dokter di RSUD dr. Soedomo, hingga rencana pengembangan sekolah tematik untuk mengakomodasi bakat dan minat siswa.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengatakan sejumlah catatan tersebut dibahas dalam evaluasi bersama RSUD dr. Soedomo, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.

Di sektor kesehatan, Komisi IV meminta agar kondisi sarana dan prasarana di 22 puskesmas kembali diperhatikan. Dari hasil pembahasan, ditemukan 2 puskesmas yang memiliki fasilitas musala dengan kondisi tidak layak.

Menurut Sukarodin, keberadaan tempat ibadah juga menjadi bagian penting dari pelayanan fasilitas kesehatan. Pasalnya, pasien tidak hanya membutuhkan penanganan medis, tetapi juga ruang untuk menjalankan ibadah selama menjalani pengobatan.

"Orang sakit itu selain membutuhkan pengobatan, juga perlu tempat untuk berdoa. Karena kesembuhan pada akhirnya merupakan kehendak Allah SWT," ujarnya.

Selain pembenahan fasilitas, Komisi IV juga mendorong peningkatan target pendapatan pada sektor Dinas Kesehatan. Sukarodin menilai, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan perlu diikuti dengan optimalisasi pelayanan agar mampu memberikan dampak terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Ia berharap perbaikan fasilitas yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan daerah.

Sementara itu, pembahasan untuk RSUD dr. Soedomo turut menyoroti pembagian beban dan kesempatan kerja antara dokter senior dengan dokter junior. Komisi IV meminta agar pembagian pekerjaan dilakukan secara proporsional sehingga dokter yang lebih muda juga memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Sukarodin menilai, pemerataan kesempatan tersebut penting untuk menjaga motivasi tenaga medis sekaligus meningkatkan daya tarik RSUD dr. Soedomo bagi dokter spesialis dari luar daerah.

"Dokter junior juga harus diberi kesempatan yang seimbang dengan dokter senior. Dengan begitu, mereka bisa berkembang dan semakin termotivasi. Harapannya, dokter spesialis dari luar daerah juga tertarik untuk bergabung dan memberikan pelayanan di Trenggalek," jelasnya.

Selain persoalan sumber daya manusia, Komisi IV meminta manajemen rumah sakit mulai menentukan arah pengembangan layanan unggulan. Menurut Sukarodin, rumah sakit daerah perlu memiliki karakter pelayanan yang jelas sehingga masyarakat mengetahui keunggulan layanan yang tersedia.

Ia mencontohkan sejumlah rumah sakit di daerah lain yang dikenal karena layanan tertentu, seperti ortopedi atau penanganan gangguan tulang. Karena itu, RSUD dr. Soedomo dinilai perlu menentukan bidang pelayanan yang akan menjadi unggulan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan rumah sakit.

"Rumah sakit ini harus memiliki ciri khas pelayanan. Perlu dipikirkan RSUD dr. Soedomo ke depan ingin mengembangkan layanan unggulan di bidang apa, sehingga arah pengembangannya lebih jelas," katanya.

Beralih ke sektor pendidikan, Komisi IV memberikan perhatian terhadap rencana pengembangan sekolah tematik. Program ini diarahkan untuk membantu siswa memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing.

Sukarodin menjelaskan, pemetaan kemampuan siswa perlu dilakukan sejak tingkat sekolah dasar. Hasil asesmen tersebut nantinya dapat menjadi pertimbangan untuk mengarahkan siswa ke sekolah yang memiliki program sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan mereka.

Untuk bidang olahraga, misalnya, siswa yang memiliki potensi di bidang tersebut dapat diarahkan ke SMPN 6 Trenggalek. Sementara itu, pengembangan pendidikan berbasis tahfiz Al-Qur'an direncanakan berlangsung di SMPN 3 Karangan dan SMPN 2 Pogalan.

Adapun untuk bidang kebudayaan, Komisi IV turut membahas penempatan program tematik di sekolah yang sesuai. Namun, penentuan sekolah dan rincian pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan hasil pembahasan lebih lanjut.

Menurut Sukarodin, konsep sekolah tematik tidak cukup hanya dengan menentukan sekolah berdasarkan bidang tertentu. Pemerintah daerah juga perlu memastikan proses pemetaan bakat dan minat siswa berjalan agar program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

"Anak-anak perlu diarahkan sesuai kemampuan dan minatnya. Karena itu, harus ada asesmen sejak SD, supaya ketika melanjutkan ke jenjang SMP mereka bisa masuk ke sekolah yang sesuai dengan potensi masing-masing," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Dalam pembahasan bidang pendidikan, persoalan pendataan guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga disinggung, terutama berkaitan dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Sukarodin menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan kementerian terkait. Menurut dia, sudah ada respons yang memungkinkan data yang dimaksud dimasukkan ke dalam Dapodik, dengan proses penginputan selanjutnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

"Dari kementerian sudah menyambut baik agar bisa dimasukkan ke Dapodik. Untuk proses memasukkan datanya nanti menjadi kewenangan dinas. Kami sudah mengurus dan mengomunikasikan hal ini ke kementerian, sehingga persoalannya sudah jelas," pungkasnya.

Berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RAPBD 2027, terutama agar alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (*)

Editor: Lutfiyu Handi

Reporter: Herlambang