SURABAYA (Lentera) -Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto, menyoroti rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang tengah dibahas pemerintah. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Perekonomian belum bisa berjalan maksimal. Saat ini kita masih menata bagaimana mengefektifkan program untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Benjamin, Selasa (9/9/2025).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim itu mengingatkan potensi meningkatnya tunggakan iuran apabila tarif dinaikkan.
“Kemungkinan ada rencana kenaikan BPJS, saya harapkan pemerintah dan direktur BPJS memperhatikan keadaan keresahan atau kesediaan masyarakat. Dengan beban begini saja mereka banyak tertunda pembayarannya. Apalagi kalau dinaikkan, akan berdampak mereka bisa tidak membayar,” ujarnya.
Menurut Ketua Kesira Jatim tersebut, pemerintah perlu menyiapkan skema khusus bagi warga miskin ekstrem agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, kelompok warga miskin ekstrem harus mendapatkan subsidi penuh atau bantuan iuran dari negara agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
“Buatkan skema saudara-saudara kita yang sangat miskin. Kalau mereka sungguh-sungguh tidak mampu, apakah harus ada bantuan iuran dan subsidi dari pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Benjamin mengusulkan untuk peserta kelas dua dan kelas satu, Benjamin membuka ruang adanya penyesuaian atau modifikasi skema pembayaran. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan program BPJS dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran.
“Sedangkan kelas dua dan kelas satu mungkin akan dimodifikasi. Jadi ada diferensiasi yang adil antara mereka yang mampu dengan yang benar-benar tidak mampu,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
