JOMBANG (Lenteratoday) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Pemaksimalan dilakukan dengan mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan penyelesaian proyek pembangunan, Dinas PUPR Jombang mencanangkan 4 program unggulan.
Pertama, melakukan produksi aspal secara mandiri. Kedua, mendirikan help desk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketiga membahas RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) WP (Wilayah Perencanaan) Ploso, dan keempat meningkatkan irigasi pertanian untuk mendukung rancangan peraturan daerah (raperda) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi mengatakan upaya maksimal dan inovasi telah dilakukan oleh seluruh bidang, seperti pada Bidang Bina Marga dapat memproduksi aspal coldmix sendiri.
Kemudian pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi memberikan help desk pengurusan PBG. Untuk Bidang Sumber Daya Air (SDA) menjamin ketersedian air irigasi sawah. Kemudian Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, kini merampungkan penyusunan RDTR WP Kecamatan Ploso.
"Inovasi semua bidang ini selain bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) juga bertujuan memangkas waktu SOP (Standar Operasional Prosedur)," kata Bayu Pancoroadi, Selasa (26/11/24).
Menurut Bayu upaya-upaya yang dilakukan tersebut guna pengerjaan proyek maupun pemeliharaan jalan yang ditangani Dinas PUPR Jombang dapat berjalan efektif dan efisien. Seperti produksi aspal coldmix berdampak, pada kecepatan penanganan jika terdapat jalan rusak.
"Semua ini bertujuan membuat lebih murah. Guna memaksimalkan anggaran yang ada, sehingga pemeliharaan jalan tetap terus berlangsung," kata Bayu.
Selanjutnya Bayu juga mengungkapkan, pada Bidang SDA sudah mulai melakukan pencatatan debit air yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh petani terkait kebutuhan irigasi sawah, menyusul akan ditetapkan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi Perda.
"Ketika LP2B sudah ditetapkan, berharap kita bisa menjamin ketersediaan air irigasi. Sekarang kita coba buat kemampuan debit air," ungkapnya.
Untuk pelayanan PBG Dinas PUPR Jombang, menurut Bayu juga telah dilakukan percepatan dengan sistem online untuk mempermudah prosedur dan memastikan hanya pihak-pihak berkepentingan yang dapat menjalankan.
"Selama ini pelayanan PBG sudah online. Kami juga berupaya agar tidak ada broker yang mengatasnamakan pemerintah daerah, sehingga waktunya kita pangkas. Pemohon dengan rinci melakukan tahapan yang harus dilakukan," terang Bayu.
Setelah itu terkait dengan penyusunan RDTR WP Ploso, pihaknya sedang berproses merampungkan penyusunannya dengan melibatkan stakeholder terkait yang akan disampaikan kepada Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo."Sudah dilaksanakan pembahasan lintas sektor, disampaikan pak Pj bupati di Jakarta beberapa waktu lalu," katanya (adv/*)
Reporter: Sutono
.jpg)
.jpg)
